Di Sudan, terdapat dua partai tribal-sektarian yang mendominasi dunia politik. Partai pertama adalah Ummah yang memiliki basis dalam aliran Al-Mahdiyyah yang tribal-religius, sedangkan yang kedua, Partai Persatuan Demokratik, yang memiliki basis dalam aliran Al-Khatmiyyah.
Menurut buku Halim Barakat (2012), dominasi mereka atas kehidupan politik Sudan pernah diusik oleh beberapa kali kudeta yang terjadi sejak 1958, namun hingga saat ini (sejak 1985) dua partai ini berhasil melanggengkan rivalitasnya. Republik Sudan secara resmi memperoleh kemerdekaannya dari Inggris dan Mesir pada 1 Januari 1956.
Hari Kemerdekaan Sudan pada 1 Januari 1956 (sumber: dabangasudan.org)
Ismail Al-Azhari, Ketua Umum Partai Persatuan Nasional (NUP), membentuk pemerintahan sebagai perdana menteri pada 1 Januari 1956. Perdana Menteri Al-Azhari mengalami kekalahan dalam pemungutan suara di Majelis Konstituante, dan Abdallah Khalil, Sekretaris Partai Ummah, membentuk pemerintahan sebagai perdana menteri pada 7 Juli 1956. Pemilihan legislatif diadakan pada 27 Februari dan 8 Maret 1958, dan Partai Ummah memenangkan 63 dari 173 kursi di DPR. NUP meraih 45 kursi di DPR.
Partai Ummah dan Partai Persatuan Demokratik bersaing untuk memperebutkan kursi pemerintahan sejak lama, mereka merupakan dua partai yang berpengaruh dalam kehidupan politik di Sudan.
Partai Ummah memiliki orientasi politik yang disebut "Independence" yang berasal dari pandangan Imam Abdel-Rahman Al-Mahdi, pemimpin aliran Ansar/Al-Mahdiyyah.
Mereka menyerukan kemerdekaan penuh dari kedua negara kolonial (Inggris dan Mesir). Sementara Partai Persatuan Demokratik yang beraliran Khatmiyya mendukung persatuan dengan Mesir sehingga bertentangan dengan pandangan mereka.
Partai Ummah (UP) adalah organisasi politik berlandaskan aliran Islam Ansar yang didirikan pada tahun 1945. Pendukungnya mengikuti ajaran ketat dari Mahdi, yang memerintah Sudan pada tahun 1880-an.
Sejak Sudan merdeka pada tahun 1956, Partai Ummah telah mengalami periode-periode keunggulan politik. Sadiq Al-Mahdi menjadi Ketua Umum Ummah dan pemimpin aliran Ansar pada tahun 1970.
Ummah adalah partai Islam yang didedikasikan untuk mencapai agenda politik Muslimnya sendiri untuk Sudan. Sadiq Al-Mahdi tidak pernah keberatan dengan syariah menjadi hukum negara. Sehingga, ketika ia menjadi perdana menteri pada 1986, ia tidak menghapus syariah di Sudan.