Latar belakang
Pada akhir tahun 2020, ketegangan seperti kejadian kudeta di tahun 1962 yang diakibatkan ketidakpuasan dari pihak militer kini terjadi Kembali. Sejak adanya dominasi dari partai demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada pemilihan parlemen 2020 memunculkan tuduhan - tuduhan dari pihak militer mengenai kecurangan pemerintah, sehingga Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing langsung mengambil respon cepat untuk mengambil alih kekuasaan dan berhasil mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021 dengan melengserkan presiden Myanmar Win Myint yang merupakan presiden yang dipilih melalui demokrasi.
Namun kudeta yang dilakukan oleh pihak militer tak kunjung lepas dari adanya pelanggaran HAM. Menurut Komisaris Tinggi Bachelet, pelanggaran HAM telah terjadi dan memakan korban total sekitar lebih 10000 orang setidaknya 1500 orang dibunuh oleh kudeta militer mulai dari eksploitasi, siksaan terhadap etnis minoritas, penangkapan para pembangkang politik termasuk para jurnalis aktivis yang menuntut militer, mendokumentasikan fakta kejadian di Myanmar dan membela hak asasi manusia dengan melakukan protes, serangan terhadap penduduk desa dan warga sipil.
konflik ini mendapat respon dari Jepang dimana pada tanggal 31 Maret 2021, jepang menyatakan untuk memberhentikan bantuan ekonomi baru ke Myanmar sebagai bentuk penolakan Tindakan junta militer. Meski begitu sanksi yang diberikan oleh Jepang ini dapat terbilang bukan sanksi melainkan kepentingan Jepang dalam rangka mengamankan investasi yang ada di Myanmar. Namun meskipun bantuan di berhentikan, bantuan yang sudah berjalan sebelum pernyataan tersebut masih tetap berjalan seperti bantuan infrastruktur dalam upaya mendukung perdamaian dan Pembangunan di tahun 2016. Jepang juga mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan darurat dan kebutuhan primer seperti obat -- obatan, makanan, hingga perlengkapan kebutuhan sehari -- hari dengan total sekitar USD 5,8 juta berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada 13 Juli 2021.
Kerangka teori
Diplomasi publik jepang dalam mempertahankan hubungan Kerjasama bilateral jepang -- Myanmar melalui framing dimana aktor negara menyebarkan opini sebagai media untuk membangun citra hubungan dengan audiens (Entman,1993). Hubungan bilateral merupakan suatu hubungan terkait politik , ekonomi, budaya, dan teknologi yang dilakukan antara dua negara. Dalam fenomena jepang -- Myanmar 2021, jepang menegaskan Kembali di konflik Junta militer 2021 sebagai negara yang menjunjung keadilan HAM seperti yang telah tertulis di Konstitusi Jepang (1947) sehingga Jepang menyatakan dukungan terhadap demokratis myanmar bersamaan dengan bantuan kemanusiaan. Namun dengan adanya pandangan negara demokrasi penjunjung HAM ini menjadikan alat framing jepang untuk bisa terus menjaga hubungan bilateral jepang -- Myanmar.
SEJARAH HUBUNGAN BILATERAL JEPANG MYANMAR
Jepang merupakan salah satu negara maju di asia yang memiliki peran besar dalam menjaga kedamaian global semenjak berakhirnya perang dunia ke 2. Jepang mulai turut (Kasai, 2021)adanya perjanjian perdamaian a peace treaty and war reparations agreement, Jepang mulai mempererat hubungan diplomatik Jepang - Myanmar melalui ODA ( Official Development Assistance ) dalam bentuk pengiriman bantuan berupa ekonomi ,kerja sama yang dilakukan melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) hingga bantuan Pembangunan yang diberikan oleh Jepang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk reparasi kerusakan jepang yang harus dibayar selama perang dunia ke 2 karena setelah kekalahan jepang perang dunia 2, terdapat perjanjian perdamaian San Francisco yang mewajibkan jepang untuk membayar kerusakan reparasi perang terhadap negara yang menjadi korban perang, namun disisi lain jepang juga mendapatkan bantuan dari ODA Amerika serikat di tahun 1946 -- 1951 untuk mereparasi kerusakan jepang.
Jepang mulai aktif dalam memberikan bantuan mulai dari tahun 1954, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan diplomasi bilateral khusus jepang -- Myanmar. Pada tahun 1962, jepang pertama kalinya memberikan bantuan kepada militer Tatmadaw dibawah kepimpinan jendral ne win setelah 14 tahun kudeta pertama terjadi. Jepang merupakan pendonor terbesar bagi Myanmar setelah mengirimkan bantuan yang disalurkan melalui ODA dalam bentuk pinjaman yen dengan jumlah sebesar 80% lebih dari total dana pinjaman ODA yang mana ini menjadikan kontribusi yang besar bagi reparasi Pembangunan Myanmar. Dengan adanya bantuan Pembangunan skala besar yang dilakukan oleh jepang dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Jepang -- Myanmar ini berhasil menciptakan hubungan yang cukup aktif di tahun 1970-an dengan adanya pertukaran kunjungan oleh pembisnis, pakar teknis bahkan Jendral Ne win pun ikut melakukan kunjungan ke Jepang
MOTIF JEPANG
Pada Mei 2021, kementrian luar negeri jepang menerima lima diplomat yang ditunjuk oleh pemerintah militer. Mereka menjelaskan bahwa kedatangannya ini diperlukan untuk melindungi warga negara jepang yang sedang berada di Myanmar. Hal ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan pemerintah jepang untuk tidak menerima diplomat yang ditunjuk oleh militer dikarenakan hal itu akan berarti membenarkan tindakan militer yang telah dilakukan dan mendukung rezim militer di Myanmar.