Sumber daya manusia yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional. Karena manusia adalah subjek dan objek pembangunan, hal ini harus diakui. tujuan pembangunan SDM adalah untuk menghasilkan individu yang mampu, produktif, kreatif, disiplin, dan profesional. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan, memanfaatkan, menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan yang inovatif untuk mendorong pelaksanaan pembangunan nasional.
Kasmir (2016) mengatakan bahwa pelatihan adalah proses membentuk dan membekali karyawan atau pegawai dengan meningkatkan keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan perilaku mereka. Hasibuan (2017) mengatakan bahwa pengembangan adalah proses pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Sipil Negara telah mengamanatkan pentingnya Pengembangan Kompetensi ASN. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan harus difokuskan pada hal-hal berikut:
Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berpusat pada kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa dan tanah air
Meningkatkan kompetensi manajerial, teknis, dan kepemimpinan
Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan bertanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.
demi meningkatkan dan mengembangkan kualitas aparatur pemerintah maka salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah melalui diklat. Tujuan dari diklat ini adalah untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang kompeten dan dapat diandalkan dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kepribadian (attitude) melalui pendidikan dan pelatihan adalah salah satu strateginya. Ini dikarenakan pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan Diklat Aparatur merupakan komponen penting dari Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pusbangkom TSK ASN bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelompokkan jenis diklat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Aparatur Pemerintah menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:
Diklat Teknis
Diklat Teknis bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN dalam bidang tertentu, seperti bidang administrasi, keuangan, hukum, dan teknologi informasi. Diklat Teknis ini dapat diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK ASN, instansi pemerintah, atau lembaga penyelenggara diklat lainnya yang telah terakreditasi
Diklat Fungsional