Setelah PERPPU Pilkada Langsung, Apa Selanjutnya? Dekrit Presiden? atau Akal-akalan Jilid II SBY

SBY (untuk menutupi rasa malunya) telah menyatakan akan mengeluarkan PERPPU Pilkada Langsung dengan segala resiko yang akan ditanggungnya. Resiko apa yang akan ditanggung oleh SBY dan Demokrat? Resiko yang pertama adalah bahwa PERPPU tersebut akan ditolak oleh DPR apabila KMP tetap solid. Resiko yang kedua adalah bahwa SBY akan menanggung malu karena skenario walk-out untuk menggolkan Pilkada langsung dengan 10 syarat itu kandas kembali. Artinya bahwa SBY sudah menanggung malu karena dihujat oleh rakyat Indonesia dengan permainan yang spekulatif. Resiko ketiga adalah bahwa Demokrat bisa menjadi tidak diberi kesempatan untuk bergabung dengan KMP karena telah berusaha menentang syahwat kekuasaan KMP untuk menguasai parlemen dan kepala daerah.

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa SBY berani berjudi dengan mengeluarkan PERPPU? Apakah SBY sudah berhitung-hitung dengan judi tersebut? Tentunya SBY ingin menunjukkan diri sebagai politikus santun yang mampu memenuhi keinginan rakyat dan akhirnya SBY menunjukkan kepahlawanannya menyelematkan Pilkada langsung. Skenario apa yang sudah dipersiapkan oleh SBY untuk memuluskan disetujuinya PERPPU oleh DPR yang notabene sekarang ini kuasai oleh KMP?

Pertama, SBY dan Demokrat bisa berusaha menarik PAN untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersama-sama mendukung pengesahan PERPPU. Seberapa besar kemungkinan ini terjadi? Apabila Hatta Radjasa masih mempunyai pengaruh yang kuat di PAN, maka sangat mungkin PAN akan bergandengan dengan Demokrat menyetujui PERPPU tersebut. Namun masih sangat mungkin bahwa PAN menolak ajakan SBY tersebut sekalipun Hatta adalah besan SBY sendiri. Mengapa? Rakyat Indonesia sudah tahu bahwa salah satu penulis skenario KMP untuk menguasai parlemen dan kepala daerah adalah Amien Rais. Hatta mungkin saja masih kalah pengaruh senioritas dari Amien Rais. Dengan demikian PAN akan tetap ingin tetap bergabung dengan KMP. Hatta mungkin pekewuh (rasa tidak enak) kepada Amien Rais karena Amien Rais telah mengkhianati dirinya sebagai reformist di jaman ORBA. Dengan membuka kedok asli Amien Rais sendiri, maka ini adalah pertaruhan Amien Rais sepanjang hidupnya.

Kedua, SBY mempunyai peluang untuk meloloskan PERPPU dari kepungan DPR dengan melakukan negosiasi bagi-bagi kekuasaan di DPR dan MPR. SBY yang selama ini berusaha untuk netral sangat mungkin tidak dapat lagi mempertahankan status tersebut kalau menginginkan PERPPU itu bisa disetujui DPR. Demokrat bisa secara terbuka bergabung dengan KMP dengan satu syarat bahwa KMP mau menerima PERPPU Pilkada langsung dengan 10 syarat. Opsi ini sangat mungkin diterima oleh KMP karena paling tidak KMP masih bisa menguasai sepenuhnya parlemen. Namun bisa juga terjadi skanerio lainnya yaitu Demokrat akan mengatakan kepada KMP bahwa Demokrat akan netral dalam bagi-bagi kekuasaan di DPR dan MPR. Sikap netral ini sangat diinginkan oleh SBY karena itu adalah karakter sebenarnya SBY yang selalu ingin pencitraan. Dengan berlaku netral maka KMP sudah dapat dipastikan akan leluasa menentukan bagi-bagi kekuasaan tersebut.

Ketiga, kemungkinan SBY akan secara terbuka maupun tidak terbuka akan bersama-sama dengan KIH berhadapan langsung dengan KMP full team, namun Demokrat dan KIH berusaha menggoda beberapa kader Golkar dan partai lainnya untuk mbalelo mendukung PERPPU. Jumlah suara KIH dan Demokrat hanya kurang beberapa suara dan kalau ditambahkan suara para kader partai lain yang mbalelo, maka sangat mungkin PERPPU itu akan lolos.

Keempat, ada kemungkinan bahwa SBY sudah mengetahui resiko bahwa PERPPU itu akan ditolak oleh DPR. Upaya dikeluarkannya PERPPU oleh SBY ini adalah upaya terakhir untuk menyelamatkan pencitraannya. SBY tidak ingin lengser dengan nama yang hancur-hancuran. Oleh karena itu PERPPU adalah alat yang bisa digunakan untuk melakukan pencitraan dirinya bahwa SBY sangat serius dan sungguh-sungguh memperjuangkan Pilkada langsung. Apabila PERPPU itu ditolak maka itu bukan karena keinginan dirinya tetapi keinginan KMP. Mungkin saja ini merupakan bagian dari grand scenario yang sudah dipersiapkan jauh-jauh. Bagaimana membuktikan kebenaran grand scenario ini? Kita bisa lihat bahwa apakah Demokrat akan masih memperoleh kekuasaan di DPR atau MPR. Dan pada akhirnya dalam perjalanan lima tahun mendatang Demokrat masih dapat jatah kepala daerah. Dengan strategi politik ini pencitraan SBY dan Demokrat sebagai pihak yang netral masih tetap terjaga, namun syahwat kekuasaannya masih tetap dipuaskan. Kalau ini benar-benar terjadi maka ini adalah akal-akalan SBY jilid II.

Lalu apa yang terjadi kalau PERPPU itu ditolak oleh DPR? Sangat mungkin bahwa wabah perjuangan demokrasi Hong Kong akan menular ke Indonesia. Seluruh elemen rakyat Indonesia akan turun ke jalan untuk menuntut haknya memilih secara langsung wakil-wakil dan kepala daerahnya. Dengan kondisi seperti itu maka jalan keluarnya adalah bahwa Jokowi akan mengeluarkan dekrit presiden untuk kembali ke UU Pilkada langsung. Mungkinkah ini terjadi? Semuanya tergantung pada hati nurani politikus Indonesia.

Kita tunggu apa yang terjadi besok 1 Oktober 2014. Skenario manakah yang akhirnya dimainkan?

Semoga Tuhan masih melindungi rakyat Indonesia.