Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR identik dengan pembuat undang-undang, pengawas pemerintahan dan pendengar aspirasi rakyat. Baru-baru ini pada tanggal 1 Oktober 2019 yang lalu telah dilantik pimpinan lembaga DPR yang baru.
Jabatan ketua kali ini diberikan kepada partai pemenang pemilu yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP serta 4 wakil ketua DPR disusul 4 pemeroleh suara tertinggi dibawah PDIP yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan PKB.
Ketua DPR pada periode ini diamanatkan kepada Puan Maharani selaku delegasi yang ditunjuk oleh PDIP, disusul wakil ketua dari Partai Golkar Azis Syamsudin, dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dari Partai Nasdem Rahmat Gobel dan dari PKB Muhaimin Iskandar.
Melihat kelima pimpinan DPR yang baru ini tampaknya secara nyata telah terlihat peta kekuatannya. Program-program pemerintah kedepannya kemungkinan besar akan berjalan dengan lancar.
Hal ini terlihat dari ketua DPR sendiri yang dijabat oleh Puan Maharani yang merupakan kader Partai PDIP dan merupakan putri dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Melihat korelasi dengan pemerintahan saat ini kelima pimpinan DPR ini cenderung kebanyakan mendukung pemerintahan yang akan datang. Dari kelima partai yang mendapatkan jatah menjadi pimpinan DPR, hanya satu partai yang terlihat akan oposisi kedepannya, yakni Partai Gerindra.
Sisanya bisa sama-sama kita ketahui sedari awal memang sudah mendukung Presiden Joko Widodo untuk dipilih kembali menjadi calon presiden. Dengan fakta tersebut, dapat diprediksi bahwa program pemerintah kedepannya kemungkinan besar akan berjalan dengan mulus.
Namun hal ini tetap harus dipantau oleh segenap masyarakat. Karena hal ini juga dapat menciptakan situasi yang tidak sehat apabila tidak dikontrol oleh masyarakat.
Dengan pimpinan DPR yang baru ini, sebagai warga negara yang baik tentu masyarakat juga harus optimis terlebih dahulu. Nyatanya, yang menjadi pimpinan DPR ini merupakan orang-orang pilihan partai politik tersebut yang artinya memiliki kemampuan yang baik juga.
Tentu harapan kita bersama, lembaga DPR ini jauh dari huru-hara, citra yang buruk, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menghormati keberadaannya, dan tidak terkesan hanya menghabiskan uang rakyat dengan segelumit agenda kerjanya yang jarang terasa manfaatnya.