Tiga warga Pati ditangkap karena menyebarkan 'selebaran gelap' berisi tulisan yang menyerang Ganjar Pranowo, Jumat (20/4/2018). Dalam selebaran yang menggunakan berita headline koran Suara Merdeka (SM) itu, Ganjar dituduh menerima uang suap e-KTP.
Para pelaku membagikan selebaran kepada warga sambil berkata "ini lho Ganjar korupsi." Artinya, seolah-olah ucapan itu sangat kuat karena didukung bukti berita SM. Atau, ucapan itu seolah-olah menyimpulkan isi berita dalam selebaran (yang isinya masih sumir).
Anehnya, meski ada saksi dan bukti jelas, Panwaslu Pati akhirnya melepas ketiganya. Kasus itu dinyatakan tidak terbukti. Pelaku sendiri sudah mengaku ada yang menyuruh (Mur, warga Semarang) dengan bayaran Rp 1 juta per rim.
Dilepasnya penyebar selebaran gelap itu menjadi preseden buruk. Selebaran gelap serupa muncul di Cilacap dan beberapa daerah lain di Jateng.
Anehnya lagi, SM sebagai pihak yang dimanfaatkan, tidak bereaksi. Sebagai pihak yang (seharusnya) dirugikan, SM juga tidak hadir ketika dipanggil Panwaslu Pati dua kali.
Koran yang mengklaim sebagai surat kabar terbesar di Jateng itu bahkan tidak mau menggunakan taring jurnalistiknya untuk mengungkap siapa sesungguhnya otak di balik selebaran gelap itu.
Apakah SM diam karena tidak merasa dirugikan? Atau lebih jauh lagi, apakah SM sudah tahu siapa yang membuat dan menyuruh menyebarkan?
Berbagai spekulasi pun bermunculan. Selentingan menyebar. Ada yang bilang SM berada pada kubu lawannya Ganjar pada Pilkada 2018. Makanya fine-fine aja ketika produknya digunakan untuk menjatuhkan Ganjar.
Di tengah berbagai analisis yang semakin liar, publik dikejutkan dengan langkah terbuka Sudirman Said (SS) pada debat Pilgub Jateng putaran kedua 3 Mei lalu di Sukoharjo. Secara terang-terangan, SS menyoal korupsi EKTP dan mengaitkan dengan Ganjar yang beberapa kali dipanggil jadi saksi kasus itu.
"Korupsi itu merepotkan. Mas Ganjar bolak-balik ke KPK untuk bersaksi," ujar Sudirman.
Sebelumnya, pada debat putaran pertama, SS bermain subtil. Ia menanyakan hal itu dalam ranah mengonfirmasi sejauh mana pemprov Jateng menangani pembuatan dan distribusi KTP-elektronik.