Komunikasi yang Efektif bagi Penolak Vaksin
Setelah pertemuan mingguan, sesuatu mengganjal di pikiran saya. Ini bukan tentang masalah atau keluhan pelanggan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Tetapi pertanyaan dari bos saya, mengapa anggota tim saya tidak divaksinasi Covid-19.
Saya baru menyadari ada orang lain di tim saya yang tidak mau divaksinasi. Karena saya sudah menerima pengingat, saya mencoba menanyakan alasannya secara langsung. Setelah ngobrol sebentar, akhirnya saya mendapatkan alasan mengapa anggota tim saya ini enggan divaksin.
Tempat permasalahannya adalah keraguan tentang keamanan acara pasca vaksinasi (KIPI), status halal dari segi agama, dan tidak ada tekanan dari administrasi kantor. Contoh dari tim saya ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan pengetahuan yang tidak sampai kepada mereka, bahwa mereka tetap tidak mau divaksinasi.
Padahal, kisah di atas hanyalah puncak gunung es. Terlihat kecil di atas, namun masih banyak kasus penolakan vaksin di masyarakat. Dasarnya adalah rendahnya cakupan program vaksinasi Covid-19. Ada kemajuan tapi tidak signifikan. Namun, jika ingin pandemi ini cepat berakhir, hanya ada satu solusi yaitu mempercepat vaksinasi masyarakat.
Menurut Departemen Kesehatan, hingga 31 Juli 2021, 47 juta orang telah menerima vaksin tahap pertama atau sekitar 22,75 persen dari target 208 juta orang. Sementara itu, yang menerima vaksin tahap kedua lebih sedikit lagi, yakni hanya 20 juta orang. Inilah yang dibutuhkan pemerintah untuk terus memvaksinasi lebih banyak orang dan lebih cepat karena berpacu dengan waktu.
Untuk mencapai hal ini, setiap upaya resistensi vaksin harus segera ditolak. Yakni dengan menyusun strategi komunikasi yang tepat bagi kelompok oposisi vaksin. Pengembangan strategi ini harus melibatkan pihak swasta, lembaga pendidikan dan tokoh agama. Kedengarannya klise, tapi percayalah, ini adalah cara yang efektif jika dilakukan secara massal dan konsisten.
Untuk karyawan swasta seperti saya, salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah mengamanatkan agar semua pekerja divaksinasi. Tentu saja, masih ada pengecualian bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan dan kondisi tertentu yang menyebabkan kegagalan vaksinasi. Hal ini juga harus sesuai dengan anjuran dokter. Bagi yang tidak ada hambatan wajib vaksinasi, kalau tidak mau bisa kena sanksi.
Namun, kelemahannya selama ini adalah pemerintah gagal mengendalikan perusahaan. Sedangkan opsi ini dapat memastikan bahwa semua karyawan telah menerima vaksin tersebut. Selain itu, perusahaan memiliki negosiasi yang cukup untuk melaksanakan pesanan.
Strategi komunikasi lainnya adalah dengan melibatkan pemuka agama dengan mengatakan bahwa vaksin ini halal. MUI memang memutuskan bahwa vaksin Covid-19 itu halal. Namun nyatanya, masih ada beberapa kelompok yang melarang vaksinasi. Apalagi dengan dalih paksaan
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H