(KompasianaBaru-Jakarta) Gonjang-ganjing perpolitikan di Indonesia terus bergulir, tidak terasa sejak runtuhnya Orde Baru, tumpangnya kekuasaan presiden Soeharto menuju era Reformasi, eranya multi partai.
kini daerah-daerah di Indonesia sibuk melakukan pilkada untuk memilih para pimpinan di daerah mereka masing-masing.
Direncanakan pada tahun 2010 ini akan diselenggarakan 244 pilkada yakni di tujuh provinsi dan 237 kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Dalam pendekatan teori mandat dan demokrasi, pilkada merupakan proses transfer kekuasaan langsung dari rakyat kepada gubernur, bupati dan walikota.
Transfer kekuasaan langsung ini adalah perwujudan dari prinsip "kedaulatan rakyat" dimana rakyat memiliki hak memilih pemimpinnya sendiri tanpa diwakilkan oleh lembaga perwakilan, sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru.
Pilkada akan makin menguatkan legitimasi kekeuasaan kepala daerah dan memberi ruang partisipasi warga negara. Hal ini penting karena dalam demokrasi legitimasi dan partisipasi rakyat adalah sesuatu yang mutlak. Menurut Jean Jeacques kekuasaan adalah "Kontrak sosial" antara pemimpin dengan warga negara.
Dari sisi kompetisi, pilkada memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka.
Masyarakat memiliki pilihan-pilihan alternatif untuk memilih yang terbaik. Pilkada juga memaksa para kandidat untuk terbuka kepada publik, baik dari aspek latar belakang, visi-misi serta program mereka masing-masing.
Bila kita perhatikan hal ini yang menjadi pembeda antara sistem pemilihan kepala daerah di era otoritarianisme Orde Baru dengan era demokrasi saat ini. Pada era Orde Baru, kepala daerah dipilih berdasarkan selera penguasa. Di era demokrasi terbuka sekarang, kepala daerah dipilih berdasarkan selera masyarakat.
Siapapun yang menang harus dihormati oleh yang kalah, biarkanlah demokrasi itu mengalir seperti air, jangan dibendung karena akan berakibat buruk dan menjadi bencana bagi masyarakat.