Sudah menjadi rahasia umum bahwa insentif tenaga kontrak atau magang di Indonesia tidak begitu besar jika dibandingkan dengan tenaga tetap. Di beberapa tempat juga ada yang memberikan beban kerja lebih kepada tenaga magang dibanding tenaga tetap di tempat kerjanya. Padahal, dari hal-hal tersebut bisa saja menimbulkan kesejangan sosial antar tenaga kerja, apalgi jika dikaitkan dengan insentif yang didapatkan dari masing-masing pekerjanya.
Sebenarnya persoalan insentif dan beban kerja harusnya sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak kantor sebelum merekrut tenaga kontrak sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pihak-pihak tersebut. Salah satunya dengan membuat peraturan internal tentang pembagian kerja tenaga magang misalnya ataupun bisa merujuk pada peraturan pemerintah mengenai hal tersebut jika memang ada.
Saya jadi teringat beberapa cerita dan pengalaman rekan saya saat menjadi tenaga kontrak disuatu instansi. Menurut dia beban kerjanya cukup banyak dibandingkan dengan tenaga tetap. Tenaga tetapnya malah memiliki beban kerja yang lebih ringan, tugas yang tidak begitu banyak dan jarang disuruh sana sini. Yang lebih menyakitkan lagi ketika tenaga tetap juga ikut “memanfaatkan” tenaga kontrak untuk pekerjaannya sendiri. As ussual, ketika sudah berada dilingkungan kerja, untuk mengelak ajakan tenaga tetap itu sangat sensitif dan bisa menimbulkan konflik sosial kedepannya. terlebih lagi jika kita tenaga kontrak yang masih baru. Sebenarnya hal-hal tersebutlah yang biasa membuat perselisihan sosial dan gejolak hati dari tenaga kontrak.
Dari beberapa kisah rekan saya, ada yang masih tetap bertahan dengan memendam kedongkolan dan ada yang rela melepas statusnya sebagai tenaga kontrak karena tidak tahan dengan hal tersebut.
Semoga dari pengalaman ini, masing-masing instansi dapat memikirkan hal-hal tersebut sebelum merekrut tenaga kontrak di tempatnya, sehingga kesenjangan sosial dari beban kerja dan insentif yang diterima tidak terjadi lagi di tempat bekerja.
