Terkait permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan sosiologi komunikasi terbaru adalah fenomena penyebaran berita palsu atau hoaks. Fenomena ini semakin meresahkan karena dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial, hoaks dapat dengan mudah dan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan serta kesalahpahaman di antara mereka.
Hoaks dianggap sebagai permasalahan dalam sosiologi komunikasi karena melibatkan proses komunikasi yang salah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Penyebar hoaks sering kali memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti konten viral atau kepentingan politik tertentu. Akibatnya, mereka sering kali mengabaikan aspek kebenaran dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
Dalam konteks komunikasi sosial, hoaks dapat mempengaruhi tatanan sosial dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Hoaks dapat memicu perpecahan antargrup, seperti agama, suku, atau kelompok politik. Dalam beberapa kasus, hoaks bahkan dapat memicu konflik dan kekerasan di masyarakat.
Tidak hanya itu, hoaks juga dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada media dan informasi yang mereka terima, sehingga melemahkan kemampuan mereka untuk melakukan diskusi dan pemahaman yang objektif. Penyebaran hoaks juga dapat mempengaruhi kehidupan politik dan demokrasi suatu negara.
Dalam situasi pilihan umum, hoaks dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan mengarahkan hasil suara ke arah yang diinginkan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, sosiologi komunikasi perlu berperan aktif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberi pemahaman kepada masyarakat perihal hoaks, serta meresponsnya dengan sumber informasi yang akurat dan terverifikasi.
Upaya penanggulangan hoaks sangat penting untuk membangun masyarakat yang cerdas informasi. Pendidikan sosiologi komunikasi dapat dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengidentifikasi hoaks, memverifikasinya, dan menyebarkan informasi yang lebih akurat dan benar.
Selain itu, peran media dan teknologi juga penting dalam melawan hoaks dengan menyediakan sumber informasi yang kredibel dan membantu masyarakat memfilter informasi yang mereka terima. Dalam mengatasi permasalahan hoaks, kolaborasi antara pemerintah, media, institusi pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci. Masyarakat harus diberdayakan dengan literasi media dan informasi yang baik, sedangkan pemerintah dan media harus mempromosikan transparansi dan akurasi dalam menyajikan berita kepada masyarakat.
Seiring dengan itu, hukuman atau sanksi yang tegas harus diterapkan kepada mereka yang sengaja menyebarkan hoaks dengan tujuan yang tidak bertanggung jawab. Hanya dengan mengatasi permasalahan hoaks, masyarakat dapat memiliki pintu masuk yang lebih baik untuk mengakses informasi yang benar dan bermanfaat, serta meningkatkan komunikasi sosial yang lebih sehat dan memperkuat persatuan dalam menyikapi isu-isu yang kompleks dan sering kali terdistorsi.
Contoh kasus penyebaran hoaks yang terjadi di Indonesia baru-baru ini adalah hoaks terkait pandemi COVID-19. Selama periode pandemi, berbagai klaim dan informasi palsu beredar luas, mulai dari klaim tentang obat-obatan yang bisa menyembuhkan COVID-19, konspirasi tentang asal-usul virus, hingga pemberitaan palsu tentang jumlah kasus dan jumlah kematian yang tidak akurat.
Misalnya, pada awal pandemi, beredar kabar bahwa minum air susu kaleng bisa menyembuhkan COVID-19. Hal ini menyebabkan lonjakan permintaan dan kelangkaan air susu kaleng di beberapa daerah. Namun, klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan hanya bersifat hoaks. Selain itu, juga terdapat kasus penyebaran hoaks tentang vaksin COVID-19.
Beberapa hoaks yang beredar antara lain menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 memiliki efek samping yang berbahaya, bahwa vaksin mengandung bahan-bahan haram atau berbahaya, atau bahkan bahwa vaksin adalah konspirasi untuk mengendalikan populasi atau menyebabkan efek samping yang buruk.