Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia telah melewati masa kritis dimana pada saat pandemi COVID tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun berdampak pula pada perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Salah satu dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan keuangan negara yaitu APBN. Dimana pada masa pandemi ini ada beberapa pendanaan yang dialokasikan ke penanganan COVID-19 itu sendiri.
Berbicara mengenai APBN kita semua mungkin tidak merasa asing dengan singkatan kata tersebut, namun jika diperhatikan dan ditelaah kembali. Apa itu APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR.
APBN ini terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Fungsi APBN adalah sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran negara.
Adapun tujuan penyusunan APBN tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro dan juga sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Salah satu klasifikasi APBN yang sangat dikenal dekat oleh masyarakat adalah subsidi. Subsidi sendiri merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup orang banyak.
Sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh beberapa kalangan masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi dan non-energi yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Kebijakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah menumbuhkan pendapat pro dan kontra.
Ada yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat bagi negara sehingga berapapun besarnya subsidi harus ditiadakan dari APBN. Sementara di lain pihak ada yang berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar serta dapat membantu beberapa kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan (Lutvia, 2014)
Dari penjabaran tujuan dan klasifikasi APBN tersebut terlihat jelas bahwa APBN ini memegang peranan penting. Tidak hanya berdampak pada negara dan pemerintah saja, melainkan memegang peranan penting untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat itu sendiri. Jika dilihat berdasarkan fungsinya yang telah disebutkan sebelumnya. Fungsi yang berdampak langsung pada masyarakat bisa kita lihat pada fungsi alokasi APBN itu sendiri, dimana anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Selain itu juga ada fungsi distribusi APBN, dimana anggaran negara wajib memperhatikan keadilan yang sama rata dan sama rasa antar wilayah dan daerah sehingga tidak ada lagi kesenjangan dan jarak sosial di masyarakat satu dengan yang lainnya.
Membahas mengenai kesejahteraan, seberapa pentingkah kesejahteraan rakyat ini? Seperti yang kita tahu bahwa salah satu cita cita bangsa Indonesia adalah menyejahterakan rakyat. Menurut Communication & Ekonomi, n.d., pada konsep ini, kedudukan rakyat bukanlah sekedar objek semata untuk mendapatkan sebuah keuntungan semata bagi pemerintah maupun negara, tetapi di samping objek hendaknya juga sekaligus menjadi subjek sasaran pembangunan. Pembangunan daerah adalah salah satu bentuk usaha pemerintah dalam pengalokasian APBN ini sendiri.
Kemudian menurut Sakinah Auliah & Marilang, (2019) pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan salah satu sumber utama dari dana yang tidak sedikit tersebut ditopang melalui penerimaan pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa juga disebut dengan public goods.
Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional dari segala sektor. Namun apakah dari pembangunan yang merata melalui pajak yang telah rakyat keluarkan mendapatkan respon yang setimpal? Apakah melalui pembangunan tersebut masyarakat sudah merasa sejahtera?