Pemangku kepentingan atau disebut juga dengan stakeholder merupakan pidak yang dapat mempengaruhi maupun menerima dampak dari keputusan yang diambil (Freeman, 1984). Pengembangan suatu destinai pariwisata di suatu wilayah perlu didasarkan pada serangkaian analisis terhadap kemungkinan inervensi dari aktor pemangku kepentingan yang aktif dalam fenomena pariwisata di wilayah itu (Venables et al, 2014) Hal ini berkaitan dengan karakter pariwisata sebagai sistem multiaktor yang dalam proses pengembangan
Pariwisata adalah fenomena atau gejala kemasyarakatan yang menyangkut tentang manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan lain sebagainya yang merupakan kajian sosiologis. Perlu kita tahu definisi pariwisata yang bersifat umum adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu aspek yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan di setiap daerah. Kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023 dengan target 8,5 juta, ternyata terlampaui dengan capaian 9,49 juta wisatawan, padahal Indonesiabaru saja keluar dari krisis akibat pandemic Covid-19 (Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, 2024)
Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan di perlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikembangkan dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari setiap stakeholder dalam mengelolanya.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah agenda global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015, dengan 17 tujuan utama yang menargetkan berbagai aspek kesejahteraan manusia, lingkungan, dan ekonomi. SDGs bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Tema "Partnership for the Goals" atau Kemitraan untuk Pencapaian Tujuan, merupakan tujuan ke-17 dalam SDGs, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor---antara negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil---untuk mencapai target pembangunan yang ambisius ini.
Di tingkat global, kerja sama internasional terus berkembang, terutama di bidang kesehatan dan perubahan iklim. Misalnya, kolaborasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 memperlihatkan urgensi dan dampak kolaborasi global untuk tujuan bersama. Di Indonesia, penerapan SDGs juga menunjukkan progres signifikan, namun masih terdapat tantangan besar seperti pengelolaan lingkungan, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan tantangan lingkungan yang kompleks, berupaya mengimplementasikan SDGs melalui berbagai program nasional dan kemitraan lintas sektor.
Pemilihan tema "Partnership for the Goals" penting karena kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan target SDGs yang luas dan ambisius. Situasi terkini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs masih dihadang oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan pendanaan dan kurangnya koordinasi antar sektor. Melalui tema ini, kita dapat mempelajari bagaimana pendekatan kolaboratif dapat mengatasi tantangan tersebut dengan lebih efektif.
Status Terkini dan Fokus Sektor Keterlibatan Indonesia dalam SDGs kini semakin diperluan dengan pendekatan kemitraan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan. Contohnya, Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) merupakan salah satu bentuk kolaborasi nasional yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selain itu, fokus pada sektor kesehatan melalui program vaksinasi dan pengentasan penyakit di negara-negara berkembang juga memperlihatkan pentingnya kemitraan dalam mencapai tujuan yang lebih luas.
Secara keseluruhan, status SDGs di Indonesia memperlihatkan bahwa kerja sama yang solid dan berkesinambungan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam tema "Partnership for the Goals" dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mendorong kerja sama antar negara, sektor swasta, organisasi, dan masyarakat untuk mencapai target pembangunan global. Berikut contoh dari kerja sama sukses, baik di tingkat internasional maupun nasional, serta bentuk program dan langkah-langkah dalam penyelesaiannya.
Contoh Internasional
Proyek: Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)