Dinamika politik dalam pembentukan Undang--Undang Perkawinan yang cukup panjang telah tercatat sejarah. Proses perancangan Undang--Undang perkawinan tidaklah berjalan dengan mulus . Mulai dari proses pengesahan Rancangan Undang--Undang yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di sana.
Pemicu perbedaan pendapat terletak pada pembahasan mengenai masalah poligami dan hak-hak perempuan. Pada Mei 1967 Rancangan Undang--Undang Pernikahan atau RUUP telah diajukan namun ditolak oleh fraksi Katolik dan membuat pembahasan rancangan Undang--Undang ini diberhentikan sementara. Alasannya terkait persoalan menyangkut agama.
Kemudian Rancangan Undang--Undang Perkawinan diajukan ulang oleh pemerintah pada 31 Juli 1973 ke DPR. Sebelum pembahasan Rancanga Undang--Undang dibuka kembali, ternyata beberapa isi dari rancangan Undang--Undang tersebut sudah dibocorkan oleh media. Dari sana bermunculan tuntutan--tuntutan sebab ketidak sesuaian Rancangan Undang--Undang dengan ajaran Islam. Pasal--pasal tersebut diantaranya:
- Sahnya perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah, jika ada syarat ataupun rukun yang tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut menjadi rusak atau tidak sah.
- Perbedaan keyakinan atau beda agama tidaklah menjadi penghalang bagi orang--orang yang akan melangsungkan perkawinan. Di dalam Al--Qur'an telah dijelaskan "Jangan lah kamu menikahi perempuan musyrik" (Q. S. Al-Baqarah ayat 221). Dari ayat ini jelas bahwa orang Islam tidak boleh menikah dengan orang selain Islam.
- Larangan adanya perkawinan dengan sebab hubungan anak angkat ataupun orang tua angkat, persamaan hukum antara anak angkat dengan anak kandung. Hubungan anak angkat ataupun orang tua angkat tidaklah menjadi kemahraman seseorang, jika tidak ada unsur kemahraman di dalamnya. Dan tingkatan hukum anak angkat dan anak kandung terbilang berbeda.
Organisasi Islam Nahdatul Ulama' mengadakan musyawarah di Jombang untuk mencari jalan keluar dari problematika Rancangan Undang--Undang Perkawinan yang melenceng dari ajaran Islam. Kemudian hasil dari musyawarah para Ulama' dibawa oleh fraksi Persatuan Pembangunan ke Jakarta untuk dijadikan panduan saat sidang di DPR. Dan hasil musyawarah dari Nahdatul Ulama' mendapat dukungan dari beberapa organisasi Islam lainnya. Sehingga timbullah demo ketidak terimaan umat Islam terkait Rancangan Undang--Undang yang melenceng itu agar pemerintah mau mencabutnya.
Setelah begitu panjang perjalanan yang ditempuh Umat Islam guna memperjuangkan Rancangan Undang--Undang Perkawinan agar sejalan dengan ajaran Islam, akhirnya mandapatkan hasil yang memuaskan. Rancangan Undang--Undang yang awalnya 73 pasal, menjadi 66 pasal, yang mana Rancangan Undang--Undang yang bertentangan telah dihapus oleh pemerintah. Sehingga semua fraksi menyutujui Rancangan Undang--Undang Perkawinan tersebut.