Mengupas Secara Rinci Norma-Norma Pancasila pada Era Sekarang

Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia bukan hanya sekedar simbol saja , tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari sila pertama sampai sila kelima dan setiap sila memiliki makna mendalam dan relevansi yang kuat dalam konteks kejadian-kejadian terkini di masyarakat pada era sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menyimpang dari kebenaran pancasila entah mengapa lambat tahun negara kita semakin banyak pertentangan, perubahan norma norma yang berlaku di Indonesia,nah disini saya akan mengulas beberapa pertentangan yang terjadi di Indonesia sesuai dengan sila-sila yang terkandung di pancasila : 

1. Keberagaman agama di Indonesia seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam situasi yang memicu konflik antar umat beragama. Misalnya, insiden intoleransi yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan perlunya penerapan sila ini dengan lebih konsisten contoh insiden intoleransi yaitu Penyerangan di Gereja Santa Lidwina: Pada 11 Februari 2018, seorang pria menyerang umat dan pastor Gereja Santa Lidwina di Bedog, Sleman, Yogyakarta. Pastor dan dua umat yang sedang mengikuti misa terluka akibat sabetan pedang pelaku, banyaknya penistaan agama yang terjadi, adanya pondok-pondok yang ilegal dan mengatasnamakan agama, Maka dari itu masyarakat harus diajak lebih untuk mengedepankan dialog dan toleransi di Indonesia sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa dan perlu diperhatikan, diterapkan pada setiap warga negara Indonesia. Karena perbedaan agamalah yang membuat Indonesia kayak akan adat istiadat seperti halnya bhinneka tunggal Ika.

2. Hak asasi manusia adalah hak setiap manusia mendapatkan keadilan,kebenaran sesuai dengan hak nya sebagai manusia . Tapi sekarang banyak sekali kejadian terkait pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas,pembullyan yang terjadi disekolah -sekolah, adanya bansos yang tidak tersebar merata dan lebih kejam nya lagi bansos yang harusnya diterima oleh orang yang belum berkecukupan malah diterima oleh orang yang bukan targetnya . Hal seperti ini perlu dipertanyakan lagi, apakah pihak pihak berwenang kurang mengawasi?kurang tegas?kurang penertiban? atau yang lainnya?. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sila 2 ini belum sepenuhnya optimal. Padahal negara ini sudah merdeka sejak tahun 45 itu bukanlah waktu yang sebentar, apalagi sekarang marak sekali pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah seharusnya lebih ketat lagi akan hal ini. Molaritas sila ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi hak setiap individu tanpa diskriminasi. Misalnya, gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak kelompok marginal dapat dianggap sebagai upaya nyata dalam menerapkan sila ini. Pemberdayaan komunitas tersebut sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

3. Demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan melalui pemungutan suara. Ada dua bentuk utama demokrasi: demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan menjaga hak-hak individu. disisi lain, demonstrasi adalah bentuk protes atau unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau tuntutan terhadap suatu isu. Demonstrasi sering kali dilakukan di ruang publik sebagai cara untuk menarik perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap masalah tertentu. Dalam konteks demokrasi, demonstrasi dianggap sebagai salah satu bentuk ekspresi kebebasan berpendapat, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokratis. Demonstrasi bisa berkaitan dengan berbagai isu, seperti hak asasi manusia, kebijakan pemerintah, atau keadilan sosial. 

Keduanya---demokrasi dan demonstrasi---berinteraksi secara erat. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan suara mereka, sementara demonstrasi menjadi sarana untuk memperkuat dan menyuarakan keinginan masyarakat. Melalui demonstrasi, rakyat dapat mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini adalah cara bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa suara mereka didengar.

Namun, tidak jarang demonstrasi juga dapat berujung pada ketegangan antara masyarakat dan pihak berwenang, terutama jika ada perbedaan pandangan yang tajam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merespons dengan bijak terhadap aspirasi masyarakat yang diungkapkan melalui demonstrasi, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami bahwa demonstrasi perlu dilakukan dengan cara yang damai dan konstruktif agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Secara keseluruhan, demokrasi dan demonstrasi adalah elemen penting dalam sebuah negara yang menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Dengan memahami keduanya, kita dapat lebih menghargai proses demokrasi dan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal perubahan sosial yang diinginkan.Kejadian seperti demonstrasi yang berujung pada kerusuhan memperlihatkan tantangan dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Molaritas penerapan sila ini harus dikuatkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan toleransi. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai suku dan budaya, seperti festival budaya, dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Dalam situasi krisis, solidaritas masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keutuhan bangsa. Belakangan ini juga, banyak disoroti mengenai kualitas demokrasi di Indonesia, termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Kasus-kasus korupsi dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan menunjukkan bahwa sila ini masih perlu diperkuat. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik melalui pemilu maupun forum-forum musyawarah. Dengan meningkatkan kesadaran politik dan keikutsertaan masyarakat, diharapkan kepercayaan terhadap pemerintah dapat terbangun.

4.Kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terlihat, terutama pasca-pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan, sementara di sisi lain, kekayaan terpusat pada segelintir orang. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi yang terjadi ini ,tidak sedikit juga korban dari covid-19,seorang anak yang kehilangan ayahnya seorang istri yang kehilangan suaminya dan seorang ibu yang kehilangan anaknya bukan itu adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh setiap keluarga,apalagi bantuan dari pemerintah semakin hari semakin berkurang ntah bantuan nya yang berkurang atau korupsinya yang semakin merajalela? hal yang sangat menjadi tanda tanya besar pada saat ini, maka dari itu Molaritas penerapan sila 5 ini harus tercermin dalam program-program yang mengurangi ketimpangan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses pendidikan yang merata, dan program kesehatan, bansos yang merata, bantuan dana tanpa dikorupsi dan masih banyak lagi . Penerapan sila ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan peluang yang setara bagi semua warga negara karena setiap warga negara memiliki hak yang sama tampa diskriminasi, hal ini sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat agar tidak ada lagi yang namanya bantuan salah target dan lain sebagainya.