Saat ini COVID-19 atau Corona Virus Deseanse 2019 sedang hangat dibicarakan di berbagai belahan dunia, virus ini sudah banyak memakan banyak korban jiwa di sebagian dunia termasuk di indonesia karena wabah virus ini yang menyebar dengan sangat cepat ke sebagian dunia.
Dengan adanya virus ini aktivitas yang biasa kita lakukan jadi terhalang, bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena menurunnya kegiatan jual beli.
Pasca di terapkan nya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19 di indonesia menibulkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat banyak masyarakat menjadi nekat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas karena kurang nya penghasilan mereka di masa pandemi ini dan terpaksa melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apalagi PSBB diterapkan jelang bulan ramadhan di mana kebutuhan masyarakat makin meningkat.
Sejumlah kasus perampokan menjadi paling menyita perhatian. Kepala bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pelaku menargetkan minimarket atau toko sembako. Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Reza Indragiri mengatakan di sejumlah negara barat hasil riset menunjukan bahwa tingkat kejahatan selalu naik utamanya kejahatan properti seperti pencurian dan perampokan.
Bukan karena itu saja tindak kejahatan bisa disebabkan karena pembebasan narapidana, pembebasan para napi juga bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun pembebasan para narapidana dapat meningkatkan risiko kejahatan di masyarakat, karena para narapidana itu berpotensi untuk mengulangi perbuatannya tersebut. COVID-19 memang berimbas besar dalam semua aspek kehidupan masyarakat mulai dari pendidikan yang terganggu,meningkatnya angka kemiskinan,meningkatnya jumlah pengangguran,hingga kejahatan.
Oleh karena itu pemerintah harus memutar otak untuk menangani kasus kejahatan di indonesia ini yang di sebabkan oleh COVID-19 untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara membagikan bahan kebutuhan pokok adalah salah satunya. Bantuan berupa pemberian sembako bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pemerintah pusat. Bantuan ini di khususkan bagi orang yang tidak mampu dan pembagian sembako ini harus di bagi secara adil dan merata dan tidak di beda-bedakan.
