Lihat ke Halaman Asli

Ahok Sekali Lagi (Renungan Malam)

Diperbarui: 18 Juni 2015   00:49

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sekali lagi miris melihat sikap pemimpin DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama,.. lelaki yang disapa Ahok ini selalu sewenang-wenang bertindak, tanpa etika dan tak tahu diri. dari beberapa peringainya yg seperti benar, saya punya dua catatan penting tentang kebodohon Ahok yg terselubung ego, ya ego kebenar-benaran.

pertama, soal tanggapan Ahok  terhadap himbauan Menteri Gamawan Fauzi tentang lurah Susan beberapa waktu lalu. itu menandakan si Ahok ini bukanlah seorang negarawan. jadi tergelitik, apa benar  Ahok itu pintar dalam segala hal seperti diberikan media2 pelatah?

Ketika Gamawan menghimbau dgn bahasa konstitusi, Ahok malah meminta sang menteri belajar lagi konstitusi, dengan bahasa Ƴåªnƍ melecehkan pula.  Bahkan, SMS pribadi Gamawan kepadanya diumbar ke media, etika Ƴåªnƍ sangat memprihatinkan. Belakangan, saya jadi ragu bahwa Ahok mengerti struktural kepemimpinan dan konstitusi negara Indonesia. namun hal itu seakan-akan benar bagi para wartawan yg dgn suka cita menulis Ahok sebagai sosok yg tegas, tanpa memilah siapa sebenarnya yg bodoh.

Sebagai atasan, Gamawan memberi masukan/pertimbangan soal Lurah Susan Zasmine Julkifly berdasarkan konstitusi (wajar karena dia Mendagri), tanpa meminta DKI memindahkan sang lurah karena diprotes warganya. Tapi, tanggapan Ahok berlebihan, dia malah menanyakan kenapa SBY juga Ĝά dipindahkan krna diprotes rakyat. Hahh??? Tanggapan yang benar2 di luar konteks. Ahok menunjukan ketidakpaham terhadap tata negara politik dan negara.

Ahok lupa (jika tak ingin mengatakan tidak tahu) bagaimana jabatan itu diemban. Jabatan publik itu ada dua; pertama, elected (politis) seperti seorang Presiden, Gubernur, Bupati, DPR, DPRD, dan lainnya karena dipilih oleh masyarakatnya. Kedua, selected (penempatan). Di DKI Jakarta, seorang lurah merupakan jabatan Ƴåªnƍ selected karena dipilih/ditempatkan oleh Gubernur, bukan dipilih oleh masyarakatnya.

Terkait kasus Lurah Susan, Gamawan memberi pertimbangan pada Gubernur untuk bisa menerima aspirasi warga karena jabatan lurah itu selected (bisa dipindahkan sesuai intruksi pimpinan). Alasannya, karena adanya gejolak aksi penolakan masyarakat terhadap sang lurah Ƴåªnƍ bisa berdampak pada kinerja lurah itu (terlepas bagaimana keadaan Lurah Susan saat ini). Tapi Ahok malah berlebihan, sampai mengartikan jabatan Lurah Susan itu sama dengan dirinya, Jokowi, dan SBY. sehingga meminta SBY dipindah jika didemo. Bodoh!!!

Tapi yang membuat miris adalah tanggapan masyarakat terhadap kasus itu. Hampir 98 persen penggunan media sosial malah menghujat Gamawan, dan meneriakan hidup Ahok. Ɨɨɑɨɨɑɨɨɑ ...jadi geli juga. Susah memang, masyarakat kita masih bodoh.

Dan lelaki Belitung itu kini kembali berulah. dasarnya tidak memiliki etika, Ahok memang tidak akan pernah punya etika. ketika dia berbeda pendapat dengan partainya soal Pilkada langsung, Ahok malah bereaksi berlebihan dgn mundur dri partainya, apa hal? apa dia lupa bisa menjadi wakil gubernur karena diusung partai, digelorakan partai, dan dilindungi partai? tak ada alasan, sosok Ahok skrg ini adlah produk partai Gerindra, tapi dgn tanpa malunya dia mngundurkn diri tanpa meletakan jabatannya... manusia seperti ini pantas diludahi rame-rame.

Jika Ahok memang tegas, mundur dari partai juga harus mundur sebagai wakil gubernur. karena dia membawa misi dan ditugaskan partai. Tapi Ahok tak tau malu, dia malah dgn bangganya mempertahankan jabatannya dgn alasan yg mengada-ada. Ahok dipilih masyarakat karena partai, bukan krena dia mengemis sendiri. Memang tidak ada aturan yg melarang ttg hilangnya jabatan karena keluar dari partai, tapi manusia normal seharusnya  tahu menempatkan dirinya; bukan mau enaknya saja tanpa malu seperti Ahok.

Semakin memalukan ketika Ahok malah menantang balik partai ktika menyinggung etikanya sebagai manusia... Ahok menantang partai memecat kepala daerah dari partai2 koalisi merah putih jika meminta dirinya mundur...goblok!!!!

apa korelasinya pemecatan kepala daerah dgn permintaan agar dia ber-etika? kepala daerah yg lain walaupun berbeda dgn partai tetap melihat jasa partai, etika kader, dan tujuan partai. tidak seperti Ahok yg hanya menginginkan jabatannya saja. Dalam hidup, berbeda itu biasa, tidak harus bereaksi berlebihan. Walikota Bogor walaupun berbeda dgn PAN tetap menjadi walikota, begitu juga Walikota Bandung. karena mereka memliki etika berpolitik.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline