Politisi mana yang tidak kagum dengan kebesaran Partai Golkar? Golkar termasuk partai tertua di republik ini, sejak lahirnya sampai sekarang namanyapun tetap Partai Golkar tidak berubah satu huruf. Meskipun partai Golkar dilahirkan oleh Orde Baru yang diruntuhkan oleh peristiwa Reformasi, Golkar termasuk partai Orba yang mampu menyesuaikan diri diera reformasi. Pasca reformasi Golkar tercatat sudah 2 kali memenangkan pemilu legislatif (Pemilu 2004 dan 2009). “Prestasi” Golkar lainnya melahirnya Partai Baru yang eksis sampai pemilu 2014 kemarin yakni PKPI, Hanura dan Gerindra (3 besar pemilu 2014). Begitulah sedikit penjelasan tentang kebesaran Partai Golkar ini. Belum lagi pada pemilu presiden, tercatat 2 kali kader Golkar duduk sebagai Wakil Presiden (Jusuf Kalla, 2004 dan 2014)
Pasca Pemilu Presiden 2014, Golkar yang besar tadi mulai sibuk membenahi diri, mencari Ketua Umum barunya. Sebagai catatan kader Golkar seperti dilansir banyak media, kepemimpinan ARB (Abu Rizal Bakrie) dianggap gagal karena tidak mampu menambah kursi diparlemen (107 kursi tahun 2004 dan 91 kursi tahun 2014), malah menurun. Belum lagi kekecewaan kader Golkar kepada ARB karena tidak mampu mencalonkan Calon Presiden sendiri dari perahu Golkar.
Golkar seyogyanya punya tradisi regenerasi, jikapun pernah terjadi pengulangan Ketua Umum tercatat pernah terjadi diera Amir Moertono 1973 – 1983. Tapi isu regenerasi di Golkar tidak mempengaruhi ARB untuk maju kembali. ARB masih merasa penasaran setelah memimpin Golkar 5 tahun dan ingin melanjutkan jadi Ketum Golkar 5 tahun mendatang. Sebagian kader sami’na wa’ato’na dengan ide ARB untuk maju lagi sebagai Ketua Umum. Tapi tidak sedikit juga yang ingin ada perubahan ditubuh partai beringin. Akhirnya Munas Golkar terpecah 2 tempat, Bali (terpilih ARB) dan Jakarta (terpilih Agung Laksono/AL). Banyak pihak yang meyakini kalau kubu Jakarta Munasnya lemah, tapi faktanya saat ini Menkumham dengan segala kekurangannya justru akan mengesahkan kepengurusan Munas Golkar di Jakarta.
Analisis kubu ARB dan partai pendukung KMP pasti mengatakan bahwa pemerintah lewat Menkumham sudah melakukan intervensi terhadap persoalan rumah tangga Golkar. Kubu AL yang merasa diatas angin terus bermanuver menemui Petinggi Partai lain baik dari kubu KMP dan KIH termasuk menyampaikan ke Kubu KIH kalau Golkar kubu AL akan merapat ke KIH. Kubu ARBpun tidak tinggal diam, cara terakhir yang akan dilakukanya yakni lewat jalur hukum.
Jika AL mendapatkan SK resmi dari Menkumham tentu tidak serta merta akan menguasai sepenuhnya Partai Golkar. Karena kubu ARB akan segera melaporkan SK tersebut lewat jalur hukum. Konflik ini akan terus berlanjut sampai lama. Ini cara cerdik untuk melemahkan dan memecah belah kekuatan partai Golkar. Selama ARB dan AL tidak bisa menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, kekuatan kubu ARB dan AL justru akan memecah belah Golkar, di DPR kubu ARB tidak akan mudah digantikan dengan SK Menkumham karena AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang dikuasai oleh kubu KMP akan berdalih kalau proses hukumnya masih berlanjut. Sementara kubu AL akan mendapatkan jatah kue Pilkada, KPU akan normatif mengakui AL sebagai Ketum Golkar karena sudah di-SAH-kan dengan SK Menkumham.
Golkar yang kuat dan besar ini pelan – pelan akan terpecah belah jika tidak ada kubu yang mengalah. Konsolidasi partai untuk menghadapi pemilu lokal yang serentak akan terganggu, akibatnya Golkar akan tergopoh-gopoh menghadapi Pemilu Nasional, Pemilu Lokal dan Presiden yang punya aturan main baru. Semoga ARB dan AL dapat duduk dengan kepala dingin. Tidak perlu menuduh pemerintah melakukan intervensi karena persoalan ini bisa selesai menggunakan pendekatan sesama kader partai. Karena politik selalu punya caranya untuk menyelesaikan masalahnya.
Abdul Rahman Syahputra Batubara, Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Tangerang