Demokrasi di Indonesia, yang awalnya diharapkan bisa benar-benar mewakili suara rakyat, sekarang menghadapi tantangan besar karena pengaruh kapitalisme.
Seiring waktu, kapitalisme tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mulai masuk ke dalam dunia politik, memengaruhi keputusan dan kebijakan publik.
Dalam demokrasi, seharusnya setiap orang punya hak yang sama untuk ikut serta dalam politik.
Namun, karena pengaruh kapitalisme, uang sering kali menentukan siapa yang lebih berkuasa.
Banyak yang berpendapat bahwa kapitalisme telah menciptakan sebuah sistem di mana pemilik modal dan perusahaan besar memiliki kendali utama dalam menentukan kebijakan negara.
Ini terlihat dari banyak keputusan yang lebih menguntungkan elite ekonomi dibandingkan masyarakat umum.
Akibatnya, demokrasi di Indonesia semakin kehilangan tujuan utamanya sebagai sistem yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
Ketidakmerataan pembagian kekayaan, penguasaan sumber daya oleh segelintir orang, serta pengaruh besar pemodal dalam kampanye politik, semuanya memperburuk kondisi ini.
Hal ini kemudian menuai pertanyaan:
Apakah Indonesia masih bisa dianggap sebagai negara demokratis ketika kapitalisme begitu dominan, atau justru sedang bergerak ke arah pemerintahan yang lebih oligarkis?