Sama seperti perayaan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia 3 tahun terakhir, tahun ini pun dirayakan dengan nuansa keberagaman. Sarat dengan kebhinnekaan yang menyatukan Indonesia menjadi satu negara yang berdaulat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ornamen dan aksesoris yang kelihatan dari berbagai suku, etnis, dan budaya dipertontonkan dengan Indah dari semua tamu yang hadir di acara detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2018 di Istana Negara pagi tadi.
Tampak Pak Jokowi lengkap dengan pakaian adat kebesaran Aceh, Ibu Iriana tampil cantik dan bersahaja menggunakan pakaian adat Minang. Demikian juga Pak Jusuf Kalla dan Ibu Hj. Mufida Jusuf Kalla lengkap dengan pakaian adat. Acara Kirab sebelum acara dimulai pun menambah semarak perayaan HUT NKRI ke-73.
Dalam 4 tahun terakhir, Indonesia juga berhasil merampungkan 34 Proyek Strategis Jokowi, mulai dari tahun 2016 - 2018: ada bandara yang berhasil direvitalisasi dan dibangun. Ada bendungan, pelabuhan, jalan tol ribuan kilometer, proyek-proyek irigasi, blok migas, proyek pipa gas, PLBN, proyek kereta api, dan ada ratusan proyek strategis lainnya yang masih berjalan dan akan diselesaikan.
Dana yang dihabiskan dalam proyek ini cukup fantastis, Rp. 4,150 Triliun (sumber detik.com; detikfinance). Hutang yang ada digunakan seoptimal mungkin untuk membangun infrastruktur yang sudah puluhan tahun terbengkalai.
Belum lagi kebijakan-kebijakan baru yang diambil Pemerintah untuk memudahkan dan menyederhanakan birokrasi ikut meningkatkan pelayanan publik yang semakin membaik.
Dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, "Tak perlu gentar, reputasi Indonesia diakui oleh internasional saat ini".
Para menteri Kabinet Kerja juga menujukkan kinerja yang lumayan bagus dan terukur. Pembayaran hutang luar negeri misalnya, oleh Ibu Sri Mulyani baru-baru ini berhasil mencicil hutang sebesar 400 Triliun.
Dalam hal penangan korupsi, pemerintah sangat tegas dan tetap mendorong Lembaga KPK untuk terus menjalankan fungsinya dengan baik. KPU juga mengeluarkan UU Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diundangkan.
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu sudah tercatat di dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 834 tahun 2018. Dalam UU PKPU ini juga disebutkan dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.
Pekerjaan rumah masih sangat banyak, tapi pada tahap ini, pendapat pribadi saya adalah Indonesia sudah berhasil naik tingkat, pembenahan demi pembenahan terus dilakukan.