Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat modern. Selain sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga menjadi alat untuk membentuk karakter dan meningkatkan kualitas hidup individu.
Dalam konteks demokrasi, pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik dan sosial yang memengaruhi kehidupan mereka.
Demokrasi yang sehat membutuhkan individu yang teredukasi dengan baik, mampu berpikir kritis, dan sadar akan hak serta kewajibannya. Oleh karena itu, pendidikan berfungsi sebagai organ vital dalam menjaga kelangsungan dan keberlanjutan demokrasi.
Pendidikan juga berfungsi untuk membangun keterampilan berpikir kritis yang esensial bagi warga negara dalam menghadapi informasi yang beragam di dunia modern. Melalui pendidikan, individu diajarkan untuk menilai informasi secara objektif dan membuat keputusan yang berdasar.
Di Indonesia, kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang diperkenalkan di sekolah-sekolah menekankan pentingnya partisipasi politik dan pemahaman tentang hak-hak sipil sebagai bagian dari pendidikan demokrasi (Kemdikbud, 2021).
Lebih dari itu, pendidikan juga membentuk kesadaran sosial yang mendorong warga negara untuk terlibat dalam isu-isu sosial seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan kesetaraan gender, yang berperan dalam menciptakan perubahan sosial.
Ketimpangan akses pendidikan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Wilayah perkotaan dengan fasilitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil menciptakan kesenjangan signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh warga negara.
Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi demokrasi karena warga negara yang kurang teredukasi kesulitan untuk terlibat dalam proses politik.
Data menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih memiliki tingkat buta aksara yang tinggi dan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Ketimpangan ini berdampak pada ketidaksetaraan dalam pemahaman terhadap hak-hak politik, serta partisipasi dalam pemilihan umum dan pembuatan kebijakan publik (Badan Pusat Statistik, 2023).
Politik pendidikan, yang mencakup kebijakan pemerintah terkait kurikulum dan distribusi sumber daya, memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas demokrasi.
Kebijakan pendidikan yang tidak inklusif atau bias dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan politik. Sebagai contoh, kebijakan yang mengutamakan pendidikan untuk kelompok tertentu atau tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus masyarakat marginal dapat menciptakan kecenderungan eksklusi.