Lihat ke Halaman Asli

Agustina Purnami Setiawi

Dosen/Universitas Stella Maris Sumba

Ku Tunggu Aksimu, Para Pemimpin Terpilihku, Demi Pendidikan Daerahku

Diperbarui: 29 November 2024   07:57

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ku Tunggu Aksimu, Para Pemimpin Terpilihku, Demi Pendidikan Daerahku

Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, memicu antusiasme luar biasa di kalangan masyarakat Indonesia. Rakyat dari berbagai daerah tampak sangat menantikan momentum penting ini, karena Pilkada adalah kesempatan bagi mereka untuk menentukan pemimpin daerah yang akan memimpin dalam lima tahun ke depan. Masyarakat berharap tinggi terhadap calon-calon pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, terutama dalam hal pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Calon-calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada kali ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi daerah masing-masing, seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang belum merata.

Pendidikan seharusnya menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap visi dan misi calon kepala daerah, karena kualitas pendidikan akan sangat mempengaruhi perkembangan suatu daerah di masa depan. Oleh karena itu, para calon pemimpin perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah pendidikan di daerah mereka, mulai dari meningkatkan kualitas guru hingga memperbaiki fasilitas pendidikan yang masih terbatas. Dengan pendidikan yang berkualitas, tidak hanya akan tercipta generasi yang cerdas, tetapi juga mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemajuannya. Salah satunya adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan antar daerah. Di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah terpelosok, akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas. Masalah ini mencakup infrastruktur yang buruk, kekurangan tenaga pendidik yang terlatih, serta minimnya fasilitas penunjang pendidikan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih dari 60% daerah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan kualitas pendidikan yang signifikan (Kemdikbudristek, 2023). Selain itu, kurikulum yang digunakan di sebagian besar sekolah belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang, mengakibatkan kesenjangan antara teori yang diajarkan di sekolah dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di lapangan

Kurangnya perhatian terhadap pendidikan berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih besar bagi bangsa ini. Salah satunya adalah hilangnya arah bagi generasi muda. Pendidikan yang tidak berkualitas menghasilkan lulusan yang tidak siap bersaing di dunia global. Hal ini tercermin dari peringkat Indonesia yang masih rendah dalam berbagai indeks pendidikan internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment), yang menilai kemampuan siswa di bidang matematika, membaca, dan sains. Selain itu, ketidakmampuan sistem pendidikan untuk membentuk karakter yang kokoh pada generasi muda juga menjadi masalah besar. Pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk moral dan karakter, yang merupakan pilar utama dalam membangun bangsa yang beradab. Tanpa perhatian serius terhadap pendidikan, Indonesia bisa kehilangan momentum dalam mencapai visinya sebagai negara maju.

Masyarakat Indonesia berharap besar agar para calon pemimpin dalam Pilkada Serentak 2024 dapat memberi perhatian serius terhadap sektor pendidikan. Mereka menunggu kebijakan konkret yang dapat mengatasi ketimpangan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka. Menurut Wartanesia (2024), pemilih khususnya dari kalangan muda menginginkan program-program yang fokus pada peningkatan keterampilan dan kesetaraan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan.Pendidikan menjadi dasar untuk mencetak generasi yang berkarakter dan siap bersaing di tingkat global. Dalam Pilkada Serentak, pendidikan dipandang sebagai sarana utama untuk pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi

Pemimpin terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat memprioritaskan kebijakan yang mendukung pendidikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Salah satu langkah krusial adalah menyusun kebijakan yang memastikan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Kualitas pendidikan yang tinggi, baik dari segi fasilitas maupun pengajaran, merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah melalui perbaikan infrastruktur pendidikan, baik itu renovasi sekolah-sekolah yang tidak layak pakai maupun penyediaan sarana prasarana yang memadai di daerah terpencil. Keberpihakan terhadap pendidikan juga dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengajaran dengan pelatihan guru secara berkelanjutan, terutama dalam hal literasi dan numerasi, agar dapat menciptakan siswa yang kompeten. Selain itu, penguatan karakter bangsa melalui pendidikan juga perlu menjadi perhatian utama. Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum merupakan langkah penting agar generasi muda memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan budaya bangsa, seperti kerja sama, rasa tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan. Program khusus yang dapat membentuk karakter kepemimpinan sangat relevan, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Pemimpin terpilih harus memastikan bahwa pendidikan karakter diterapkan dalam setiap aspek pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi

Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta, juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Salah satu contoh kolaborasi yang sudah berlangsung adalah Program Kosabangsa, yang melibatkan perguruan tinggi dan mitra lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemandirian masyarakat melalui penerapan teknologi dan inovasi. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan terjangkau, yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, akan semakin mempercepat akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah alokasi anggaran yang terbatas dan tidak merata. Meskipun pendidikan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dalam APBN (sekitar 20% dari total anggaran), namun distribusinya sering kali tidak efektif. Banyak daerah yang masih menghadapi kekurangan anggaran yang cukup untuk membiayai kebutuhan dasar pendidikan, seperti pengadaan fasilitas, bahan ajar, serta pengembangan kualitas pengajaran. Di sisi lain, perbandingan dengan negara-negara yang memiliki anggaran pendidikan lebih besar menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal kualitas pendidikan (Katadata, 2024).Untuk itu, alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaannya, menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas dana yang ada.

Tantangan lain yang tidak kalah besar adalah perubahan mindset di kalangan masyarakat dan birokrasi terkait pentingnya pendidikan sebagai prioritas utama. Selama ini, pendidikan seringkali dianggap sebagai sektor yang tidak langsung menghasilkan keuntungan atau dampak yang cepat terlihat. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan yang tidak memprioritaskan perbaikan kualitas pendidikan secara signifikan. Mengubah pandangan ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya peduli pada isu jangka pendek, tetapi juga pada investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia (Pilar Kebangsaan, 2023)

Kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, terutama di daerah terpencil, merupakan hambatan besar dalam mencapai pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun telah ada kebijakan untuk mendistribusikan guru ke daerah-daerah kekurangan, namun masalah seperti kurangnya insentif untuk guru yang mengajar di daerah terpencil dan ketidakmerataan pelatihan bagi guru tetap menjadi isu utama. Penguatan tenaga pengajar melalui pelatihan yang berkelanjutan serta insentif yang lebih menarik untuk guru-guru di daerah tersebut menjadi solusi yang mendesak (Pilar Kebangsaan, 2023)

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline