“Kita hidup di jaman dimana “memusuhi” PNS dianggap suatu perjuangan kesejahteraan rakyat.
Mengurangi tunjangan PNS dan melarang diadakannya kegiatan di hotel sebagai kemenangan.
Sidak dan memarahi PNS sebagai prestasi.
Kampanye “jangan jadi PNS, jadilah pengusaha” sebagai pedoman hidup yang paling bijaksana.
Melihat PNS di tempat perbelanjaan sebagai suatu dosa dan kenistaan.
Memandang PNS yang berkecukupan sebagai ancaman Negara yang harus diberantas.
Membatasi undangan perkawinan hanya 400 sebagai ide cemerlang benderang rupawan.
Ayolah para penguasa… berhentilah memojokkan kami PNS seolah-olah adalah musuh rakyat!
Apakah PNS adalah masalah bagi bangsa ini?"
Ungkapan-ungkapan di atas menjadi bahasan yang cukup ramai di berbagai group media komunikasi melaui pesan berantai. Memang diakui beberapa minggu terakhir ini terdapat beberapa surat edaran dari salah satu kementerian yang mengatur bahwa PNS tidak boleh rapat/FGD/konsinyering/seminar di hotel-hotel berbintang, dan juga melakukan perjalan dinas ke luar kota secara bebarengan. Selain itu, PNS juga dihimbau untuk menggunakan produk lokal dalam mengadakan pertemuan-pertemuan. Ada lagi surat edaran yang melarang PNS yang akan mengadakan syukuran pernikahan dengan membatasi jumlah undangan sebesar 400 undangan atau maksimal 1.000 orang hadir.
Tentu saja larangan-larangan tersebut telah membuat beberapa PNS mengeluh dan berkeberatan yang sebagian besar hanya disampaikan melalui pesan berantai atau pesan di media sosial. Alasan utama keluhan tersebut sudah barang tentu dapat ditebak, yaitu berkurangnya “pendapatan tambahan” yang diperoleh dari perjalanan dinas ataupun rapat di luar kantor, dan juga pola hidup sederhana yang selama ini memang terkesan bergaya boros dalam mengadakan acara kantor.