[caption caption="Foto: Detiksumsel.com "][/caption]Pemerintah pusat berencana mencabut subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga berdaya 450 Volt Amper (VA) dan 900 VA. Pemerintah menilai, mereka tidak layak menerima subsidi listrik dari negara karena tergolong masyarakat kelas menangah.
Pencabutan subsidi listrik ini akan berdampak pada kenaikan tarif listrik sebesar 238% untuk pelanggan 450VA dan 125% untuk pelanggan 900VA. Tercatat ada jutaan kepala keluarga yang terancam menjadi sasaran jika kebijakan ini diberlakukan.
Menurut Kompas.com, ada 48 juta KK yang akan terdampak pencabutan subsidi listrik ini. Sementara Republika.co.id merilis 23 juta KK yang terpengaruh pencabutan subsidi listrik. Jika pencabutan subsidi listrik ini untuk menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat, saya kira ini merupakan langkah sangat brilian.
Pencabutan subsidi listrik ini jelas akan berdampak luar biasa bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Masyarakat kecil jelas tak bisa menerima alasan apapun dari pemerintah jika subsidi listrik benar-benar dicabut. Mereka sudah cukup menderita dengan kenaikan harga sembako imbas dari melambungnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut saya, sebelum memberlakukan kebijakan pencabutan subsidi listrik, PLN sebaiknya terlebih dahulu meningkatkan pelayanan PLN di Pulau Kalimantan. Apalagi selama ini kualitas pelayanan PLN di Kalimantan masih jauh dari sempurna. Di daerah saya, padam listrik itu sudah jadi tradisi. Pemadaman listrik tiga kali sehari itu sudah sangat biasa disini.
Kebetulan masyarakat Kalimantan memang tidak se-kritis seperti di Pulau Jawa atau di Sulawesi. Kalau PLN memadamkan listrik, masyarakat Kalimantan paling cuma ngomel-ngomel sambil update status di Blackberry Messenger atau Facebook. Ini jelas berbeda dengan masyarakat di Pulau Jawa atau di Sulawesi yang dikenal sangat kritis.
Aksi protes paling menonjol di Kalimantan yaitu saat sejumlah LSM diantaranya Forum Peduli Banua memblokir Sungai Barito. Aksi yang mendapat dukungan dari empat gubernur Kalimantan ini dilakukan untuk memprotes minimnya kuota bahan bakar untuk Kalimantan. Aksi ini berlangsung damai tanpa ada kericuhan sedikitpun.
Inilah hebatnya masyarakat Kalimantan. Mereka begitu sabar meskipun pemerintah pusat bersikap berat sebelah karena lebih memprioritaskan pembangunan di Pulau Jawa. Lihat saja proyek Jalan Pantura yang tak pernah selesai itu. Sementara ruas jalan penghubung antar provinsi di Kalimantan masih banyak yang rusak. Soal pencabutan subsidi listrik ini, apapun alasan pemerintah, saya yakin mayoritas masyarakat di Kalimantan pasti tak setuju. Apalagi pelayanan dari PLN masih jauh dari kata maksimal.
Kalau alasannya subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran, kenapa pemerintah tidak memperketat pengawasannya saja. Misalnya, PNS atau masyarakat yang berpenghasilan lebih dari 5 juta dilarang menggunakan listrik berdaya 450VA dan 900VA. Atau bisa juga pencabutan subsidi listrik hanya diberlakukan untuk masyarakat di Pulau Jawa saja. Toh disana listrik tak pernah padam, tidak seperti di Kalimantan.
Kalau pemerintah tidak tega, apa perlu minta fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk melarang masyarakat menengah ke atas menggunakan listrik berdaya 400VA dan 900VA?