Gedung tinggi menjulang yang mencakar langit di Jakarta dan berbagai ibukota daerah lainnya telah menggambarkan keseriusan Indonesia dalam melakukan percepatan perekonomian dan pembangunan. Banyaknya pusat perbelanjaan mewah juga turut memberikan gambaran kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Membeli tas branded luar negeri, mengoleksi sepatu mewah terkini, jalan-jalan dengan jet pribadi adalah beberapa bentuk unjuk diri masyarakat Indonesia dalam pengakuan skala kemampuan ekonomi elit kalangan atas. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat menengah ke bawah yang sangat memprihatinkan. Ketidakmampuan untuk menyekolahkan anak, kesulitan mencari sesuap nasi, bahkan tidak mendapatkan pekerjaan tetap untuk penghasilan sehari-hari adalah bagian dari mirisnya kehidupan yang harus mereka jalani. Narasi di atas secara tidak langsung telah menjadi peringatan tentang kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia sebagai bentuk keberagaman yang tidak diinginkan.
Negara-negara berpendapatan menengah atau Middle Income Countries (MIC) di dunia merupakan kelompok yang beragam berdasarkan ukuran, populasi, dan tingkat pendapatan. Untuk tahun fiskal 2024 saat ini, ekonomi berpendapatan rendah didefinisikan sebagai negara dengan PNB per kapita, dihitung menggunakan metode Atlas Bank Dunia, sebesar $1.135 atau kurang. Ekonomi berpendapatan menengah ke bawah adalah negara dengan PNB per kapita antara $1.136 dan $4.465; ekonomi berpendapatan menengah ke atas adalah negara dengan PNB per kapita antara $4.466 dan $13.845; ekonomi berpendapatan tinggi adalah negara dengan PNB per kapita sebesar $13.846 atau lebih (World Bank, 2022). Pembaruan berbagai sistem perekonomian sudah membawa Indonesia ke babak selanjutnya dan mendapat gelar upper-middle income country atau negara dengan pendapatan menengah-atas.
Menurut data SUSENAS 2021, 69 dari 100 penduduk Indonesia adalah penduduk berpendapatan menengah bawah. Hal ini cukup membuktikan bahwa Indonesia didominasi oleh penduduk kelas menengah.
Sumber: Susenas 2021
Sudah hampir tiga dekade Indonesia bertahan pada kelas menengah ke bawah. Indonesia masih mengalami kesulitan dan memerlukan usaha yang besar untuk bertransisi ke kelas menengah atas. Hal ini tampak dari sisi pendapatan perkapita Indonesia yang berada pada ambang batas bawah kelas pendapatan menengah atas.
Jurang Kesenjangan di Depan Mata
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada semester 1 2024, rata-rata penduduk miskin Indonesia berada pada angka 9.03%, di mana persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7.09% sedangkan kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 11.79%. Data BPS ini semakin memperjelas bagaimana kesenjangan perekonomian antara masyarakat desa dengan masyarakat kota semakin memberikan jarak pada persentase penduduk miskin di kedua wilayah tersebut. Sedangkan, pada tahun sebelumnya persentase penduduk miskin Indonesia berada pada angka 9,36%. Namun, kabar buruknya adalah target tingkat kemiskinan pada periode terakhir pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpotensi tak tercapai. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6,5%-7,5%. Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan pada Maret 2024 masih sebesar 9,03% dari total penduduk Indonesia.
Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,379. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,388. Meskipun ini adalah kabar baik bagi Indonesia, tetapi bagi masyarakat yang berada dalam indeks tersebut, itu hanyalah indeks angka semata yang tidak membawa perbaikan dalam kehidupan mereka. Selain itu, pembicara dari Fakultas Ekonomi Thammasat University Bangkok, Thanasak Jenmana, ikut menjelaskan ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Thanasak menjelaskan cuplikan data yang diambil pada tahun 2021, di mana pendapatan nasional rata-rata penduduk dewasa adalah $11.700, dengan 10% teratas memiliki penghasilan 19 kali lipat daripada yang 50% terbawah. Hal ini menandakan bahwa masih terjadi ketimpangan yang sangat besar dari segi penghasilan masyarakat.
Seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah Rp. 15.750/orang/hari atau Rp. 472.500/orang/bulan (BPS,2021). Misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.890.00 per keluarga per bulan (BPS, 2021). Maka dapat dikatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia rendah dikarenakan negara menggunakan standar penetapan angka yang sangat rendah, sehingga tidak dapat menggambarkan angka kemiskinan di Indonesia secara aktual.
Kelas Menengah Belum Sejahtera Seutuhnya