Lihat ke Halaman Asli

IDSCIPUB

Lembaga Publikasi Jurnal Internasional - Nasional

Peran Indonesia dalam SDGs 2030: Mengatasi Ketimpangan melalui Kerja Sama Multilateral

Diperbarui: 16 Desember 2024   16:33

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber Gambar : Getty Images

Di era globalisasi, kerja sama internasional menjadi strategi utama bagi negara-negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satu upaya penting Indonesia adalah keterlibatan aktif dalam agenda pembangunan berkelanjutan melalui SDGs yang diinisiasi PBB pada 2015. SDGs mencakup 17 tujuan utama, seperti penghapusan kemiskinan, kesetaraan pendidikan, dan aksi terhadap perubahan iklim.

Namun, implementasi SDGs menghadapi banyak tantangan. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2019 dan konflik Rusia-Ukraina pada 2023 menjadi penghalang utama, menyita fokus internasional dan membatasi alokasi dana untuk program-program pembangunan. Meski begitu, pada 2024, agenda "Summit of the Future" muncul sebagai langkah penting untuk memastikan negara-negara tetap berada di jalur pembangunan berkelanjutan.

Tantangan Pembangunan di Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan SDGs, seperti:
1. Ketimpangan pembangunan antara wilayah, khususnya antara Jawa dan Papua.
2. Minimnya pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara optimal.
3. Ketidakmerataan ekonomi yang semakin tajam.

Di Papua, tantangan ini sangat terasa. Infrastruktur yang terbatas dan lokasi yang terpencil membuat biaya pembangunan lebih mahal dibanding wilayah lain. Ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap proyek kerja sama, seperti dengan PT Freeport dan PT Korindo Asiki, menambah kompleksitas masalah.

Peran Summit of the Future

Keikutsertaan Indonesia dalam Summit of the Future 2024 menjadi langkah strategis untuk mencari solusi terhadap tantangan tersebut. Summit ini menghasilkan dokumen A Pact of the Future yang mencakup lima bab utama, yaitu:

1. Pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan.
2. Perdamaian dan keamanan internasional.
3. Inovasi sains, teknologi, dan kerja sama digital.
4. Generasi muda dan masa depan.
5. Transformasi tata kelola global.

Dokumen ini menyepakati langkah-langkah konkret, seperti penutupan kesenjangan pendanaan pembangunan di negara berkembang dan investasi sosial-ekonomi bagi generasi muda. Bagi Indonesia, khususnya di Papua, ini memberikan peluang untuk memperoleh kerja sama internasional yang lebih adil dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan SDGs, terbukti dengan peningkatan peringkat SDGs global dari posisi ke-102 pada 2019 menjadi ke-75 pada 2023. Meski demikian, dampak langsung dari Summit of the Future terhadap pembangunan di Papua belum signifikan. Masih dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk melibatkan masyarakat lokal dalam program pembangunan sehingga manfaatnya dirasakan secara nyata.

Keikutsertaan Indonesia dalam Summit of the Future memberikan harapan baru untuk mengatasi tantangan pembangunan, khususnya di Papua. Kerja sama multilateral yang dirancang dalam agenda ini diharapkan tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan adalah kunci menuju keberhasilan SDGs 2030. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat lokal perlu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan kerja sama internasional yang dilakukan.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline