Lihat ke Halaman Asli

Pimpinan Transisi JK yang Mendosakan

Diperbarui: 19 Januari 2016   17:18

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bismillahirahmanirrahim, 

Menapak tilasi perjuangan demi perjuangan sampailah kita yang memerhatikan dan peduli dengan perkembangan partai Golkar pada keputusan Munas Bali yang memperoleh kemenangan dibanding Munas Jakarta beberapa waktu lalu.

Problem bukan menukik dari perdebatan munas, jujur saja ini hal yang biasa Agung Laksono dan Aburizal Bakrie bertabrakan kepentingan dan ketentuan dalam menunjang kejayaan Pohon Beringin berlapis Kuning. Ini kasus yang agak lama, bahkan pihak Munas Jakarta Agung Laksono mengajukan kembali  ke tingkat kasasi di MA 

Yang jadi masalah adalah adanya penerimaan ketua transisi oleh Pak JK, kenapa harus seperti itu sedangkan SK Munas Jakarta telah resmi dicabut? Mari telaah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Lalu Mara mengingatkan, Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) agar tidak melupakan kesepakatan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Sebab kesepakatan itu diambil dihadapan JK beberapa waktu lalu.
Dari informasi ini, jelas Pak JK bukannya tak tau apa apa mengenai Pemegangan kekuasaan, alias Golkar bukannya Vacuum of power.

"Seharusnya semua pihak termasuk Pak JK berpegang pada kesepakatan tersebut. Apalagi kesepakatan itu difasilitasi oleh Pak JK, dan jadi aneh Pak JK menabrak kesepakatan tersebut dengan menerima sebagai ketua transisi," kata Lalu, Senin (18/01).
Jelas ada kepentingan kekuasaan disini, walaupun mungkin maksud beliau agar mendinginkan kedua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, tetapi ini berlebihan mengingat Sk Munas Jakarta pun sudah dicabut, apa apaan ini?

Lalu menjealskan, dalam pertemuan di rumah dinas JK beberapa waktu lalu, ada tiga kesepakatan yang diambil antara Aburizal dan Agung. Pertama, semua pihak menghormati proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap. Kedua, pihak yang menjadi pemenang merangkul yang kalah dan kepengurusan melibatkan pihak-pihak yang berselisih. Ketiga, tidak ada pendirian partai politik baru.
ini justru berbau black campaign, penulis berharap ada kebijakan dan “kebijaksanaan” dalam hal mendamaikan bukannya meramaikan masalah.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, dirinya dan pengusus Partai Golkar pimpinannya tidak gentar dengan manuver Mahkamah Partai pimpinan Muladi.  Hal ini disampaikan oleh Aburizal Bakrie saat acara Musyawarah Besar Luar Biasa Kosgoro 1957 di Denpasar, Sabtu (16/1/2016).

"Saya akan terus berjuang. Saya tidak merasa gentar sedikit pun, meskipun nama-nama besar dimasukkan di situ. Saya akan berjuang dengan Saudara-saudara," kata Aburizal Bakrie.

Secara tidak langsung sebenarnya ini bagaikan penghinaan untuk Aburizal Bakrie, ini sudah diproses hukum, mari kita tunggu, namun bukannya kita tidak tau apa apa, sebagai warga yang baik kita wajib turut serta demi perbaikan bangsa, salah satunya adalah transparansi yang bisa diseleksi dengan baik, Akhirukalam wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline