Pasar Pagi Samarinda, sebagai salah satu pasar tradisional terbesar dan tertua di Kota Samarinda, memiliki peranan penting dalam ekonomi lokal dan menjadi tempat bergantungnya banyak pedagang-pedagang. Proses revitalisasi yang dilakukan pemerintah kota bertujuan untuk meningkatkan daya saing Pasar Pagi agar mampu bersaing dengan pasar modern. Namun, proyek ini menghadapi kendala serius karena minimnya partisipasi dari para pedagang dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Para pedagang merasa bahwa mereka tidak diajak berdiskusi sejak awal perencanaan, sehingga informasi mengenai relokasi lebih banyak didapatkan melalui media sosial tanpa konsultasi langsung pada para pedagang. Tempat relokasi yang disediakan, seperti di Pasar Sei Dama Baru dan Mall Segiri Grosir Samarinda, dinilai kurang layak karena memiliki aksesibilitas rendah, area parkir terbatas, dan jumlah pelanggan yang sedikit. Situasi ini menimbulkan kerugian bagi pedagang yang bergantung pada pendapatan dari Pasar Pagi dan mempengaruhi kestabilan ekonomi mereka.
Selain itu, terjadi tumpang tindih pada penempatan kios yang menambah kesulitan di lokasi relokasi baru. Di samping itu, pemilik kios atau ruko di sekitar Pasar Pagi juga mengalami polemik karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam keputusan revitalisasi. Penolakan para pedagang saat pembongkaran menunjukkan perlunya transparansi dan partisipasi dalam prosesnya. Kurangnya keterlibatan dari para pedagang mempunyai potensi dapot menimbulkan ketegangan sosial, yang tidak hanya dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat, melainkan juga menghambat keberhasilan proses revitalisasi itu sendiri. Oleh karena itu, revitalisasi berbasis partisipatif yang melibatkan pedagang dan para pemangku kepentingan (dalam hal ini pemerintah) perlu diterapkan agar proses revitalisasi ini dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan, menciptakan pasar yang tidak hanya modern dan tertata tetapi juga diterima baik oleh masyarakat.
Pasar Pagi Samarinda berperan penting dalam aktivitas ekonomi lokal dan menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak pedagang kecil. Pemerintah Kota Samarinda merencanakan revitalisasi pasar ini untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pengunjung dari berbagai segmen ekonomi. Namun, proyek ini menghadapi tantangan besar karena minimnya keterlibatan pedagang dalam proses perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi, yang menimbulkan sejumlah masalah.
Pedagang Pasar Pagi merasa tidak dilibatkan dalam keputusan terkait revitalisasi dan relokasi, dengan sebagian besar informasi hanya tersedia melalui media sosial tanpa adanya diskusi atau konsultasi langsung. Lokasi relokasi yang disediakan, seperti Pasar Sei Dama Baru dan Mall Segiri Grosir Samarinda, dinilai tidak sesuai karena aksesibilitas yang rendah, keterbatasan lahan parkir, dan minimnya jumlah pelanggan. Kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan pedagang dan mengganggu kestabilan perekonomian mereka. Selain itu, kurangnya penataan yang baik dalam lokasi relokasi menyebabkan tumpang tindih antar kios, menambah beban bagi pedagang.
Polemik juga muncul di kalangan pemilik kios dan ruko di sekitar Pasar Pagi yang merasa tidak dilibatkan dalam proses revitalisasi, sehingga mereka menolak pembongkaran dan relokasi. Kurangnya partisipasi pedagang dan stakeholder lain berpotensi menimbulkan konflik sosial yang merugikan berbagai pihak, serta menghambat keberhasilan revitalisasi itu sendiri.
Untuk menjamin keberhasilan proyek ini dan memastikan revitalisasi yang melibatkan seluruh pihak, pemerintah perlu menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pedagang, pemilik kios, dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi nya. Hal ini akan dapat membantu menciptakan pasar yang lebih modern, tertata, dan dapat diterima oleh semua pihak baik itu pemerintah, pedagang, dan pelanggan
Dampak
Proses revitalisasi dan relokasi pasar tradisional yang minim partisipasi pedagang dapat memunculkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Salah satu dampak utama adalah ketidakpuasan dan ketegangan sosial antara pemerintah dan pedagang. Ketika pedagang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan revitalisasi, mereka merasa bahwa keputusan tersebut diambil secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan keberlanjutan pekerjaan mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan yang memperburuk hubungan antara pemerintah dan para pedagang, bahkan berpotensi memunculkan protes atau konflik sosial. Ketidakpuasan ini mengarah pada hilangnya kepercayaan pedagang-pedagang terhadap proses revitalisasi, yang sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi pasar mereka itu sendiri.
Dampak selanjutnya adalah pengaruh terhadap kestabilan ekonomi para pedagang. Relokasi pedagang-pedagang ke lokasi yang tidak sesuai atau kurang strategis dapat menyebabkan turunnya jumlah pengunjung yang mencari barang dan penghasilan mereka. Lokasi relokasi yang sulit dijangkau, kurangnya fasilitas seperti area parkir, serta tumpang tindih antara lokasi kios yang baru, dapat memperburuk situasi bagi para pedagang yang sebelumnya telah terbiasa dengan pasar yang keadaannya lebih ramai. Hal ini menyebabkan banyak pedagang mengalami ketidakstabilan ekonomi, yang berisiko pada kebangkrutan bagi mereka yang mengandalkan pasar tradisional sebagai mata pencaharian utama. Selain itu, ketidaknyamanan yang timbul dari aksesibilitas yang buruk dapat mengurangi daya tarik pasar tersebut, baik bagi pedagang maupun pelanggan.