Tahun Terakhir Ujian Nasional. Itulah headline Tempo kemarin. Disebutkan di dalamnya, Ujian Nasional untuk siswa pada 2020 ada kemungkinan akan menjadi yang terakhir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan penghapusan model pengujian yang dianggap membebani anak didik itu dan menggantinya dengan model baru.
Tentu saja, saya sangat setuju wacana itu. Sambil mengingat kembali, ujian nasional saat SMA yang membuatku kecewa. Waktu itu memang, UN masih menjadi syarat kelulusan. Kalau nilai di bawah 4,25, artinya tidak lulus, mau serajin dan sepintar apapun saat kegiatan belajar mengajar.
Apa yang terjadi? UN menjadi komoditas. Soal-soal diperdagangkan. Kebocoran kunci jawaban begitu masif dan terstruktur. Pada itu, saya bertanya, apalah artinya ujian, jika dalam pelaksanaannya kejujuran tergadaikan?
Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy (2019), pernah mengatakan bahwa UN tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan karena amanat undang-undang. Karena yang dilaksanakan UN bagian dari evaluasi nasional. "Selama undang-undangnya mengharuskan ada evaluasi nasional ya tidak bisa (dihapus).
Soal nama mungkin boleh diganti, dari dulu namanya berganti-ganti. Dulu pertama 1965 namanya Ujian Penghabisan, setelah itu Ujian Negara, Ebtanas (Evaluasi Tahap Nasional), UAN (Ujian Akhir Nasional) dan sekarang Ujian Nasional (UN). Namanya saja, kemasannya, tapi isinya sebetulnya evaluasi," jelas Muhadjir waktu itu.
Saya tidak tahu model evaluasi seperti apa nantinya yang akan menggantikan sistem ujian. Bukan cuma kemasannya saja yang berbeda, tapi substansinya juga berubah.
Saya sih yakin Nadiem bisa melakukan itu. Jangan sampai adanya ujian, malah bikin para siswa belajar kebohongan pertama dalam hidup mereka (dengan menyontek itu).
