Puan Maharani, ketua DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikenal jarang berbicara atau melontarkan pernyataan ke publik. Sayangnya, sekali bicara setelah sekian lama "membisu" Puan langsung membuat gaduh.
Pernyataan Puan Menuduh Secara Tak Langsung Bahwa Sumbar Tidak Mendukung Pancasila
Gara-gara ucapannya "Semoga Sumbar menjadi provinsi pendukung negara Pancasila", Puan dianggap menghina masyarakat Minang. Ucapan itu dilontarkan Puan saat mengumumkan calon gubernur-wakil gubernur yang diusung PDIP di Pilkada 2020 pada Rabu lalu, 2 September 2020.
Masyarakat Minang pun marah. Puan dan PDIP dibanjiri kritik. Tak sedikit pula yang mengecam dan meminta Puan belajar sejarah lagi. Sejumlah pihak juga mendesak Puan meminta maaf atas ucapannya itu.
Wajar saja jika masyarakat Minang tak terima dengan ucapan Puan. Kalau kita cermati secara kaidah tata bahasa, secara tidak langsung pernyataan Puan tersebut seperti menuding provinsi Sumatera Barat dan masyarakat Minang tidak mendukung negara Pancasila.
Dengan mengharap "Sumbar menjadi provinsi pendukung negara Pancasila", itu artinya sama dengan menuduh selama ini Sumbar tidak mendukung negara Pancasila.
Padahal sejarah berbicara sebaliknya. Banyak tokoh bangsa dan pahlawan nasional berasal dari Tanah Minangkabau. Sebut saja Bung Hatta, M. Yamin, H.R Rasuna Said, Tan Malaka, KH. Agus Salim dan masih banyak tokoh-tokoh bangsa lainnya.
Klarifikasi Elit PDIP yang Keliru dan Melenceng Jauh
Tak ingin kegaduhan terus meluas, PDIP langsung memberi klarifikasi. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Bara, Alex Indra Lukman, mengatakan Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani tidak bermaksud menyakiti masyarakat Minangkabau.
Menurut Alex, Puan sejatinya sedang memberikan instruksi kepada kader PDIP agar memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Lagipula, pernyataannya disampaikan dalam rapat internal partai yang kebetulan bersifat terbuka.
"Mbak Puan sebenarnya tengah menugaskan kami, jajaran pengurus PDI Perjungan di Sumatera Barat, untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila terutama soal musyawarah dan mufakat yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Minang," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 September 2020.
Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Klarifikasi apa pun yang diberikan tak akan bisa menghapus luka masyarakat Minang. Kecuali Puan sendiri yang meminta maaf dan menyesali pernyataannya.