Sejumlah kepala daerah diberitakan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Deklarasinya juga tidak dilakukan atas nama pribadi. Namun meriah, lengkap dengan panggung dan hiburan yang didatangi anggota relawan salah satu pasangan calon.
Tidak ada yang salah dengan hal ini. Setiap orang berhak menyampaikan aspirasi, dalam hal ini adalah menyatakan dukungan kepada calon yang sedang terlibat dalam kontestasi politik.
Akan tetapi, keadaannya akan berbeda bila orang tersebut memegang jabatan, seorang pelayan publik apalagi berkedudukan setingkat kepala daerah. Karena ada nilai etika dan asas profesionalitas yang melekat pada jabatan yang diembannya tersebut.
Kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan oleh golongan tertentu meskipun dia berangkat menaiki kendaraan suatu partai politik. Sementara rakyat yang memilihnya adalah rakyat yang heterogen. Mereka tidak berafiliasi pada satu kepentingan saja. Rakyat yang memilihnya itu memiliki hak dan kesempatan memilih yang sama pula dengannya.
Maka, ketika setelah dia terpilih menjadi kepala daerah dan kemudian menyatakan dukungannya pada salah satu calon, dimana letak nilai etikanya? Dia menyatakan dukungan dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, bukan atas nama pribadi. Setidaknya itulah yang diberitakan oleh media.
Lalu, dimana pula asas profesionalitasnya sebagai pemimpin yang harus berdiri diatas semua golongan dan kepentingan? Dimanakah letak profesionalitasnya jika dia sudah secara terbuka menyatakan condong pada satu calon tertentu, sementara di saat yang sama dia harus mengayomi, menengahi gejolak diantara rakyat yang dipimpinnya? Dan disaat yang sama pula dia tahu, rakyat yang dipimpinnya itu, yang sudah memilihnya itu bukanlah rakyat dari satu golongan yang sama dengan dirinya.
Mengapa ada fenomena kepala daerah yang buru-buru dan sibuk mendeklarasikan dukungan pada calon tertentu? Saya tak hendak berburuk sangka bahwa ada konflik kepentingan pribadi dibalik deklarasi dukungan ini.
Atau dengan kata lain, buruk sangka itu adalah si kepala daerah khawatir akan terkena kasus, atau diungkit kasus-kasus lama yang melibatkan dirinya. Saya hanya menilai bahwa itu benar-benar sangat tidak etis dan mencederai gema kampanye damai yang kita suarakan selama ini.
Saat ini kita tengah menggaungkan kampanye damai, kampanye yang tenang tanpa gejolak apapun di masyarakat. Namun, disisi lain, kita disuguhi pertunjukan absurd dimana sejumlah kepala daerah tanpa malu-malu menyatakan dukungannya pada salah satu calon tertentu. Seorang pemimpin seperti ini, yang badannya sudah miring ke arah tertentu apakah bisa ditegakkan lagi di garis tengah yang netral?
Sulit sekali membayangkan hal ini bisa dilakukan dan bisa terjadi. Jika ada gejolak diantara rakyatnya karena urusan dukung mendukung ini, bisakah pemimpin yang seperti ini menjadi wasit yang adil dan mendamaikan warganya? Yang ada, kita bisa membayangkan pemimpin itu akan cenderung membela mereka yang sepaham dan satu tujuan dengannya.
Sementara terhadap rakyatnya yang berbeda haluan, kemungkinan besar dia akan bersikap abai. Seandainya ada sebuah spanduk berisi ajakan kampanye damai dari si kepala daerah, sementara rakyat di daerahnya sudah tahu bahwa dia memihak dan mendukung satu calon tertentu, akankah ajakan pada spanduk itu bisa dihargai? Yang timbul adalah sikap ketidakpercayaan.