Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XIX di Jawa Barat tahun depan terancam tanpa cabang olahraga sepakbola. Hal ini menyusul terjadinya kekacauan dan batalnya pertandingan Pra PON di beberapa wilayah, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Beberapa pertandingan sepakbola Pra PON yang sedianya sudah siap digelar, mendadak dibatalkan menyusul tidak keluarnya ijin dari pihak kepolisian.
"Pra PON batal karena ada imbauan dari Kapolri tak boleh menggelar pertandingan. Agenda bisa jalan kalau ada rekomendasi dari Tim Transisi. Pihak kepolisian bekerja berdasar izin dari lembaga bentukan Kemenpora itu," sebut Baktiansyah, Sekretaris Panpel Zona Kalimantan.
Memang, sejalan dengan konflik yang makin meruncing antara PSSI dan Menpora, agenda Pra PON benar-benar mengalami kekacauan. Pihak kepolisian bersikukuh tidak akan mengeluarkan ijin apabila Panpel dan Asprov tidak mau berkoordinasi dengan Tim Transisi bentukan Kemenpora. Sementara Asprov sendiri juga ngotot tidak mau berkoordinasi dengan Tim Transisi dan hanya mau tunduk pada PSSI yang sudah dibekukan oleh Kemenpora.
Menyikapi terjadinya kekacauan di beberapa laga Pra PON cabor sepakbola, Ketua Umum KONI Tono Suratman mengaku geram dengan sikap "abuse of power" yang ditunjukkan oleh Tim Transisi dan Kemenpora. "KONI sungguh sangat prihatin dengan hal ini, kami kecewa sekali dengan adanya campur tangan tim Transisi dalam pelaksanaan Pra PON dicabang olahraga sepakbola. Apalagi pengaturan jadwal Pra PON sudah diatur oleh PB PON dan KONI," ucap Tono Suratman, Senin (5/10/2015).
Tono membenarkan, bahwa KONI melimpahkan pelaksanaan agenda Pra PON ini kepada PSSI. Tapi, tetap saja agenda Pra PON merupakan tanggung jawab KONI Pusat dan PB PON. "Sikap tim Transisi jelas menyalahi aturan. Tim Transisi tidak seharusnya berada dalam PON karena memang mereka tidak termasuk dalam organisasi Pra PON. Tim Transisi juga sudah merusak jadwal pertandingan dan itu sangat tidak baik dalam pembinaan prestasi ke depan," tambah Tono.
Tono mengaku belum bisa berkomunikasi lebih jauh dengan Tim Transisi perihal ancaman hukum bagi Asprov dan Panpel yang tidak mau tunduk pada Tim Transisi. Namun, jelas Tono merasa sangat berang dengan intervensi yang dinilainya sudah terlalu jauh. "Intervensi ini sudah terlalu jauh. Apa mereka ingin sepakbola tidak dipertandingkan di PON nanti?. Ini akan menjadi sejarah kelam kalau sampai sepakbola tidak dipertandingan di PON. Dan KONI tidak mau hal itu terjadi," tegas Tono.
Sementara itu, menyusul dibatalkannya pertandingan Pra PON antara Kalbar dan Kaltara, empat tim peserta (Kalsel, Kalteng, Kalbar dan Kaltara) akhirnya melakukan konsolidasi dan kemudian bersatu membentuk Forum Sepakbola Kalimantan Menggugat. Dalam siaran persnya hari senin (5/9/2015), mereka menyatakan sangat kecewa karena sebelumnya, mereka sudah mengantongi ijin dari Polda, namun mendadak dibatalkan secara lisan karena ada telpon dari Mabes Polri. Selain itu, mereka juga menuntut Tim Transisi untuk mengganti kerugian para peserta baik secara materi maupun inmaterial, karena jelas pembatalan pertandingan tersebut sangat menyakiti mental para pemain yang sudah siap bertanding. Lebih jauh, Forum Sepakbola Kalimantan Menggugat juga menuntut Kapolri dan Menpora serta Tim Transisi untuk bertanggung jawab atas pembatalan tersebut. Dan jika pembatalan terus berlanjut, mereka mendesak KONI Pusat untuk meniadakan cabang olahraga Sepakbola pada ajang PON XIX di Jawa Barat nanti.
Sikap arogansi dan "abuse of power" yang ditunjukkan oleh Tim Transisi pada kasus sepakbola Pra PON kali ini memang sudah terlalu jauh. Tidak seharusnya Tim Transisi ikut campur dalam agenda kegiatan PON, meski agenda tersebut melibatkan PSSI. Karena, PB PON dan KONI hanya mengikutsertakan PSSI sebatas pelaksanaan pertandingan, seperti pengadaan perangkat pertandingan dan komisi disiplin. Sementara, tanggung jawab dan pemenuhan hak para peserta tetap menjadi tanggung jawab PB PON dan KONI Pusat.
Jika pelarangan ini masih terus berlanjut, menyusul makin kompaknya Asprov dibelakang PSSI, bukan tidak mungkin ancaman KONI untuk meniadakan cabor sepakbola bakal jadi kenyataan. Dan jika itu terjadi, PON XIX akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya PON yang tidak mempertandingkan sepakbola.