Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan 3 "Kartu Sakti", sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat tidak mampu. 3 kartu ini, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan program-program yang sudah lama dijanjikan saat kampanye calon presiden beberapa waktu lalu. Namun, keberadaan 3 kartu sakti ini terancam menjadi mubadzir, dengan catatan jika ide dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ini bisa terealisasi.
Sebagaimana yang dilaporkan kompas.com, Menko PMK Puan Maharani berencana menyederhanakan 3 kartu sakti tersebut dalam satu fisik kartu saja. "Kita lagi koordinasi agar kartu-kartu itu dapat diintegrasikan menjadi satu kartu saja," ujar Puan di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Kamis (20/11/2014).
Puan beranggapan, hal ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan program-program andalan pemerintah.Puan menargetkan, penyederhanaan "kartu sakti" menjadi satu fisik kartu bisa dilakukan pada 2016. "Cita-cita ini tidak mudah. Harus ada aksi dan koordinasi yang benar dari kementerian yang terkait. Tapi, saya kira dengan bantuan mereka, cita-cita itu bisa tercapai," ujar Puan.
Ide Puan sebenarnya bagus, dengan menggabungkan 3 kartu sakti menjadi satu fisik kartu saja, bisa menghemat anggaran negara. Apalagi, jika program jaring sosial tersebut diintegrasikan dengan e-KTP. Sehingga masyarakat tidak perlu terlalu banyak membawa kartu dan bingung dengan kartu-kartu yang disediakan pemerintah.
Masalahnya, pemerintah sudah terlanjur mengeluarkan program 3 kartu sakti, yang berpayung hukum Instruksi Presiden. Sehingga, ide Puan ini seolah-olah akan membunuh 3 kartu sakti yang sudah terlanjur dibuat. Bisa dibayangkan, berapa anggaran pemerintah yang menjadi mubadzir dan sia-sia.
Jika saja ide Puan ini diajukan diawal, dan pemerintah tidak terburu mengeluarkan jurus 3 kartu sakti, bisa dipastikan banyak pihak akan mendukungnya.
