Harap-harap cemas kini masih saja menghimpit benak para serikat pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja yang tergabung dalam Serikat Pekerja JICT (SP JICT),
Pasalnya sejak perpanjangan kontrak kedua perusahaan di bawah naungan Pelindo II ini dengan Hutchison Ports Holding (HPH) Hongkong ditandatangani 2014 lalu (5 tahun sejak kontrak pertama habis) telah menggelorakan aksi ketidakterimaannya terhadap tindakan pihak direksi yang bermaksud menyerahkan (lagi) kelola perusahaan kepada pihak luar.
Niat perjuangan SP JICT layak mendapat respon positif dari banyak pihak. Di tengah kencangnya terpaan PHK yang menimpa beberapa anggotanya, dikarenakan sistem outsourcing yang tengah digalakkan di perusahaan peti kemas bertaraf internasional ini, SP JICT memiliki visi dan misi untuk mengembalikan kedaulatan bangsa ini.
"Sudah seharusnya JICT dan TPK Koja dikelola dengan lebih profesional, transparan dan berpihak pada kepentingan nasional untuk memajukan sektor logistik dan maritim. Bukan sebaliknya menjadi bom waktu karena masuk perangkap utang dan permainan investor asing," demikian menurut Bima Yudhistira, dari INDEF (The Institute for Development of Economics and Finance).
Dalam aksi damainya, serikat pekerja SP JICT tak sebatas melakukan advokasi untuk membela hak-hak pekerja atas kelayalan upah atau jaminan sosial semata. Namun, lebih dari itu, perjuangan SP JICT sudah berada pada ranah ideologis yang mengacu pada penentuan sikap negara dalam memperkuat sistem ekonomi kerakyatan.
Berbagai fakta di balik kasus perpanjangan kontrak JICT-TPK Koja yang merugikan negara hingga trilyunan rupiah dan kisah perjuangan para serikat pekerja tertuang dalam sebuah buku bertajuk "Konspirasi Global di Teluk Jakarta" karya Ahmad Khairul Fata mengajak kita lebih sadar akan betapa pentingnya mempertahankan aset negara sebagai simbol kedaulatan yang sesungguhnya, karena salah satu faktor penentu kemandirian sebuah bangsa adalah kapabilitasnya dalam mengelola perekonomiannya secara berdaulat dan berdikari.
Aksi SP JICT dalam menolak perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja dengan HPH (picture source: sindonews.com)
Pasal 33 UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sudah saatnya sektor-sektor strategisseperti pelabuhan yang merupakan pintu masuk gerbang ekonomi bangsa ini dikelola secara mandiri, sehingga seluruh hasil dan laba pengelolaan pelabuhan benar-benar tersalurkan untuk negara.
"Sejatinya pelabuhan adalah kawasan strategis dan simbol kedaulatan negara. Maka privatisasi pelabuhan kepada asing sama saja mengobral rahasia pertahanan negara. Jika putra putri bangsa mampu kelola dan operasikan pelabuhan nasional, kenapa harus dikontrakkan terus kepada asing.", ungkap Captain Subandi, Ketua GINSI (Gabungan Importir Nasional Indonesia).
Cita Kemandirian Bangsa dalam Konsep Trisakti Bung Karno
Pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bung Karno mengungkapkan 3 hal penting yang wajib dimiliki Indonesia sebagai langkah awal untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Ketiga hal tersebut antara lain:
1. Berdaulat dalam politik
2. Berdikari dalam ekonomi
3. Berkepribadian dalam kebudayaan
Ketiga poin di atas yang dikenal sebagai "Konsep Trisakti" ini kemudian ditegaskan lagi oleh sang proklamator dalam pidatonya pada 17 Agustus 1965, terutama dalam hal kemandirian ekonomi bangsa. "Bagaimanapun sulitnya keadaan ekonomi, saya minta jangan dilepaskan jiwa self-reliance, jiwa percaya pada kekuatan diri sendiri, self help, atau jiwa berdikari", pesan beliau.