Berkaca dari penyelenggaraan pilkada serentak 2015, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias golput mencapai angka tertinggi yang membuat legitimasi hasil pemilu tidak bisa dirasakan secara penuh. Rendahnya angka partisipasi pemilu pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ini terjadi di berbagai provinsi salah satunya adalah Jawa Barat.
Pertanyaan besar sekarang adalah apakah pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Barat tahun 2017 kali ini sudah mengantisipasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini. Contohnya saja Ineu Purwadewi selaku ketua DPRD Jabar yang menjelaskan waktu pilgub Jabar tahun 2013 angka partisipasi 63,85% dari 32.536.980 pemilih, di Pileg tahun 2014: 71,3% dari 32.813.211 pemilih. Pada Pilpres tahun 2014: 80% dari 33.045.101 pemilih. Sedangkan, Pemilihan kepala daerah serentak 2015 partisipasinya sekitar 60% dari 11.806.231 pemilih. Bagaimana dengan angka partisipasi Pemilihan kepala Daerah Serentak 2017?
Tingginya angka golput di dorong dari berbagai faktor seperti masyarakat putus asa dengan keadaan yang tidak berubah, kekecewaan dengan janji-janji usang para pemimpin terlebih dengan segala drama-drama yang ada saat pemilu. Mereka menganggap bahwa golput adalah sebuah bentuk pilihan untuk memprotes pemerintah dan adanya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan bersifat penting.
Namun seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial juga dipercaya memberikan peluang baik untuk memberikan pendidikan baik mengenai pemilihan dan penyampaian informasi berkaitan dengan pemilu. Masyarakat diharapkan bisa merasa lebih dekat dengan para calon pemimpinnya nanti dan bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan pendapatnya langsung kepada masing-masing calon. Pada akhirnya interaksi aktif antara pihak pemerintah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan yang lama terpendam.
