Di Balik Penunjukan Chappy Hakim Sebagai Presdir Freeport yang Baru

Semenjak Mundurnya Maroef Sjamsoeddin dari PT. Freeport Indonesia sejak Januari 2016 lalu, posisi presiden direktur sempat kosong hingga sampai peluncuran interoffice memorandum yang dikirimkan CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson yang menunjuk Chappy Hakim sebagai direktur baru perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu. 

Richard menyatakan penunjukan Chappy telah melalui serangkaian konsultasi dengan pemerintah Indonesia dan sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan resmi dari para pemegang saham. Sebelum terpilih menjadi presiden direktur PT. Freeport Indonesia, Chappy Hakim pernah menjabat sebagai penasihat senior di Freeport Indonesia. Namun sejak terpilihnya Chappy untuk menduduki jabatan Presiden Direktur di Freeport Indonesia telah mendapat berbagai jenis tanggapan, ada yang merasa senang dengan kabar ini ada juga yang melemparkan pemikiran curiga atau bahkan tidak peduli. 

Pasalnya sosok Chappy Hakim bukanlah sosok baru didunia militer. Pada era presiden Megawati Sukarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sosok yang dikenal dengan nama Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim pernah menjabat sebagai kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005. Ia menjadi wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada periode 2011-2014. Hal yang menarik disini adalah apabila kita menarik ulur dari posisi strategis sebagai wakil ketua BIN sebelum akhirnya terpilih jadi Presdir Freeport, hal ini serupa dengan proses penunjukan Rozik B Soetjipto yang seorang mantan wakil kepala BIN hingga akhirnya sebagai presiden direktur Freeport menggantikan Rozik B Soetjipto pada periode 2011-2014. 

Tentunya alur penunjukan yang terlihat dari pejabat BIN yang dikenal sebagai posisi strategis dan penting untuk menjaga keamanan di Indonesia hingga menjadi presiden direktur diperusahaan sejenis Freeport yang memiliki tambang grasbergnya di Papua, Indonesia sejak tahun 1967 pastinya menimbulkan kecurigaan mendalam bagi sebagian orang. 

Pasalnya Freeport kerap kali dikenal sebagai proyek tambang kapitalis yang tidak ada tanggung jawab untuk mengembangkan daerah sekitarnya. Banyak terjadi ekspolitasi sumber daya alam yang terus-menerus menggerus kekayaan tanah Papua di Indonesia sejak perusahaan tambang ini didirikan. Ini juga menjadi faktor yang berpendapat bahwa masyarakat papua menjadi korban dari  kapitalisme melihat kondisi papua yang belum maju dari sektor kondisi ekonomi dan pendidikannya. 

Ini juga yang akan menjadi tugas berat Chappy Hakim sebagai presiden direktur baru Freeport Indonesia untuk memberikan solusi berkaitan dengan tuntutan masyarakat papua yang belum merasakana adanya realisasi dari janji-janji pihak Freeport. 

Selain itu, melihat nilai harga komiditas disektor pertambangan sedang mengalami penurunan yang sangat besar akan menjadi tantangan lebih untuk Chappy meningkatkan kinerja dari PT. Freeport Indonesia. Sampai saat ini juga Freeport juga mengalami masa suram dimana ada soal divestasi saham Freeport yang belum mencapai kata sepakat dengan pemerintah Indonesia. Pastinya tugas-tugas berat ini akan menanti Chappy Hakim sebagai presiden direktur baru Freeport. 

Source: http://news.okezone.com/topic/9467/pt-freeport