Permasalahan standar dan kinerja ESG
Dalam menyusun laporan keberlanjutan, terdapat 4 aspek atau prinsip yang menurut Global Reporting Initiatives (GRI, 2013) harus dipenuhi. Keempat prinsip itu adalah: pelibatan pemangku kepentingan; konteks keberlanjutan; materialitas; dan kelengkapan. Sedangkan prinsip untuk menentukan kualitas laporan ada 6, yaitu: keseimbangan; dapat dibandingkan; akurasi; ketepatan waktu; kejelasan, dan keandalan.
Meskipun sudah ada pedoman penyusunan dari OJK, ditambah dengan prinsip penyusunan dan kriteria kualitas laporan keberlanjutan dari GRI, dalam prakteknya menyusun laporan keberlanjutan bukanlah hal yang sederhana. Terdapat kesenjangan yang cukup mencolok dalam kelengkapan dan kualitas laporan keberlanjutan serta fokus pada pelaporan ESG yang dibuat oleh bank dengan modal inti yang besar (KBMI 3 dan 4) dengan bank yang lebih kecil.
Kinerja keberlanjutan bank perlu dilaporkan dengan cara yang kredibel dan terukur, sebagai perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas. Sementara, untuk implementasi ESG hingga saat ini belum ada kerangka kerja global yang terstandarisasi. ESG bersifat dinamis. Variasi dari ekspektasi pemangku kepentingan, risiko, dan operasi dapat menyebabkan beberapa masalah menjadi lebih menonjol di perusahaan tertentu. Dengan demikian, pendekatan masing-masing perusahaan dapat sedikit berbeda, sehingga dapat menyebabkan pelaporan dan pengungkapan yang tidak selalu sebanding atau berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan (The IIA, 2022, p. 9).
Di samping mengacu pada pedoman POJK 51 tahun 2017, beberapa standar lain dapat digunakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk mengungkapkan informasi terkait ESG. Misalnya, Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021, Sustainability Accounting Standard Board (SASB), serta standar pelaporan International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 dan S2.
Dibanding dengan laporan keuangan yang penggunanya lebih fokus pada penyedia modal, laporan keberlanjutan memiliki variasi pengguna yang lebih beragam, yaitu para pemangku kepentingan (Hossfeld dkk., 2022). Dalam perspektif Hossfeld dan kawan-kawan, masyarakat juga merupakan penyedia modal yang berhubungan dengan alam (udara, air, dan sumberdaya lainnya). Ketika aktivitas perusahaan menggunakan sumberdaya ini dan mencemari udara, menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, merusak keanekaragaman hayati, dan menghasilkan berbagai limbah lainnya, maka jelas perusahaan harus memiliki tanggungjawab lingkungan dan sosial.
Perbedaan kebutuhan pengguna dan fokus pengguna laporan keberlanjutan yang berbeda-beda ini juga mewarnai sulitnya standarisasi dibuat secara universal. Akibatnya, laporan keberlanjutan dan terutama kinerja ESG akan sulit dibandingkan antara satu standar dengan yang lainnya. Florian Berg, Kolbel, dan Rigobon (2022) meneliti data dari 6 lembaga dunia pemeringkat ESG terkemuka: KLD, Sustainalytics, Moody's ESG, S&P Global, Refinitiv, dan MSCI. Terdapat perbedaan hasil penilaian kinerja ESG yang cukup besar dan konsisten antara satu pemeringkat dengan pemeringkat lainnya. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan pada metode pengukuran, cakupan aspek yang diukur, dan pembobotan isu oleh penilai.
Bagi pengguna data kinerja ESG, yang perlu dilakukan adalah memahami bagaimana data yang mendasari peringkat ESG dihasilkan, dan memilih pemeringkat yang mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Namun terdapat beberapa pihak yang melakukan upaya penyatuan berbagai standar yang ada. Misalnya, IFRS S1 dan IFRS S2 yang dikembangkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), untuk menjadi standar bersama yang konsisten, transparan, dan memiliki komparabilitas dalam pelaporan keberlanjutan di seluruh dunia. IFRS S1 merupakan kerangka kerja umum untuk pengungkapan informasi terkait keberlanjutan yang relevan bagi keputusan ekonomi pemangkau kepentingan. Standar ini mencakup pengungkapan umum tentang bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang material bagi bisnis mereka. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip umum yang harus diikuti oleh perusahaan dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan termasuk tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Sedangkan IFRS S2 memberikan panduan khusus untuk pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim. Standar ini memiliki fokus pada pengungkapan yang mengacu pada rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosure atau TCFD (IFRS, 2023).
Implementasi ESG dalam laporan keberlanjutan
Aspek ESG menjadi sangat penting dalam menilai penerapan keuangan berkelanjutan sebuah entitas bisnis. Selain sangat sinkron dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), implementasi ESG pada lembaga jasa keuangan juga menunjukkan komitmen mengikuti ketentuan regulasi yang ada, dan menyesuaikan dengan tuntutan standar internasional. Pelaporan implementasi ESG yang transparan dan akurat juga mencerminkan pengakuan entitas bisnis kepada beragam pemangku kepentingannya.
Pada tahun 2022, Koalisi ResponsiBank Indonesia, sebuah organisasi masyarakat sipil, melakukan penelitian/penilaian terhadap kebijakan 11 bank terbesar di Indonesia. Salah satu sumber data yang utama adalah Laporan Keberlanjutan bank tahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian, diketahui bahwa beberapa bank komersial telah meningkatkan kebijakan kredit mereka dan memiliki daftar bisnis yang tidak diberikan dukungan finansial (daftar pengecualian) seperti bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan iklim. Tema perubahan iklim adalah tema yang paling banyak mengalami peningkatan, berupa komitmen bank dalam mengurangi dampak iklim baik dalam kegiatan operasionalnya maupun dalam pembiayaan yang mereka salurkan (Prakarsa, 2022, p. 19).