Lihat ke Halaman Asli

Prayitno Ramelan

TERVERIFIKASI

Pengamat Intelijen, Mantan Anggota Kelompok Ahli BNPT

Soal Natuna, Kecil Kemungkinan Terjadi Konflik Fisik RI-Tiongkok

Diperbarui: 9 Januari 2020   17:33

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Presiden Joko Widodo (kelima kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (keenam kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kanan) dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kanan) meninjau kapal pengawas perikanan saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Terkait berita masuknya kapal-kapal ikan China ke wilayah ZEE Indonesia di Utara Natuna, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna Rabu (8/1). Presiden bersama rombongan berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 07.35 WIB dan kembali pada sore hari.

Presiden dan rombongan menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna, untuk meninjau jajaran kapal bertemu dengan ratusan nelayan kemudian menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Kemudian presiden meninjau dua kapal perang yang sandar di Pangkalan TNI Angkatan Laut Selat Lampa, Natuna. Presiden memasuki dek kapal perang KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356.

Saat di dalam kapal, presiden bertanya kepada Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Dengan tegas dijawab Panglima tidak ada.

Presiden Jokowi mengatakan, "Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya."

Ditambahkan presiden, "Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yg mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal."

Turut mendampingi dalam kunjungan kerja ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen Suharyanto, juru bicara Fadjroel Rachman, serta perangkat lainnya.

Langkah Antisipatif TNI

Berdasarkan perkiraan Intelijen strategis, wilayah Pulau Natuna memiliki potensi konflik, khususnya di wilayah perairan ZEE selebar 200 mil. Terkait Kirstra ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa TNI telah mengerahkan kekuatan penuh di Laut Natuna Utara. 

Panglima TNI di Kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/1/2020) mengatakan, sejak dua tahun terakhir pangkalan kekuatan TNI matra laut, darat, dan udara dibangun di Natuna dan terus diperkuat hingga saat ini.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline