Pabaliut, Ada Isu Penggulingan SBY ?

Kata "pabaliut"  dalam bahasa sunda menurut Kamus Sunda-Indonesia yang disusun Budi Rahayu Tamsyah,dkk, (Pusaka Setia,1996), pengertiannya adalah kacau balau, simpang siur, semrawut. Nah kasus Bank Century itulah  isu ter-pabaliut ditanah air setelah selesainya kemelut Cicak-Buaya. Kini masyarakat setiap harinya dibom bardir dengan berita di beberapa stasiun televisi, tentang pernyataan Presiden SBY yang menyatakan bahwa tidak betul ada aliran dana "bail out" Bank Century ke kantong Partai Demokrat atau kantong kader partainya. Pernyataan Presiden sebanyak tiga kali tersebut menjadi  pembahasan para pengamat di media elektronik. Diberitakan terus menerus. Bahkan dikatakan presiden di gambarkan demikian geram, dan sumpahnya dengan nama  Allah, yang menyatakan tidak ada aliran dana ke partainya terus diberitakan. Setelah sebelumnya muncul berita nekat dari aktivis Bendera, Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun yang membeberkan berita beberapa pejabat tinggi, KPU, Partai Demokrat dan bahkan putra presiden menerima ratusan milyar dana bail out tadi.  Kemudian para pejabat dan mereka yang disebut menerima aliran dana kemudian melaporkan ke Polisi atas pencemaran nama baik. Kini muncul kembali berita yang banyak dibahas oleh pemerhati dan media yaitu akan diperingatinya tanggal 9 desember sebagai hari anti korupsi. Presiden mengatakan ada motif lain dibalik orang-orang yang akan melakukan pengerahan massa itu. Presiden menyatakan "Ada motif politik, yang tidak selalu terkait dengan pemberantasan korupsi." Presiden juga memprediksi pada hari itu akan muncul beberapa tokoh yang tidak diketahui sepak terjangnya dalam pemberantasan korupsi. Penulis sempat ditanya media setelah peluncuran buku "Intelijen Bertawaf" tentang masalah ini, apakah info tersebut benar ataukan karena pak SBY paranoid, kata wartawan tadi. Penulis menjelaskan bahwa pernyataan presiden adalah sebuah "counter," maksudnya pemerintah nampaknya sudah mendapat informasi  bahwa ada kemungkinan peringatan 9 Desember tidak hanya peringatan hari anti korupsi, tetapi kemungkinan akan di susupi dengan kepentingan lain dengan motif politik. Ini peringatan kepada mereka yang akan menunggangi, agar membatalkan rencananya karena semuanya sudah diketahui. Dalam satu sisi memang bisa saja laporan ke presiden seperti informasi saat pemboman Hotel Mariott jilid dua, yang dikaitkan dengan beberapa informasi intelijen sesitif. Saat itu informasi juga dibuka kepada masyarakat. Nah hal-hal seperti ini di nilai banyak pihak, presiden minta dikasihani. Nampaknya kurang tepat. Sebenarnya inilah strategi counter preventif,  terhadap mereka yang sudah jelas keberadaannya  atau masih agak samar dan akan melalukan sesuatu, diperingatkan,  jangan teruskan. Pesannya jelas, berupa tekanan psikologis. Strategi ini menyentuh dua sisi, yaitu memperingatkan kepada kelompok yang akan memperingati hari korupsi agar waspada dan sisi lain kepada penyusup, agar berhenti. Nah, bagaimana sebetulnya posisi yang baik? Mereka yang menamakan dirinya Kompak, tokoh-tokohnya jelas dan terang, beberapa intelektual terdidik seperti Fadjroel Rahman, Effendi Gazali, Edo Kondologit dan Usman Hamid. Mereka telah melaksanakan demo pada tanggal 29 November lalu. Kini Kompak mulai merasa tidak enak, karena beredar di mailing list ada pertemuan beberapa tokoh di Hotel Dharmawangsa untuk memanfaatkan Centurygate sebagai momentum untuk menggulingkan SBY. Tokoh yang diberitakan hadir adalah Prabowo Subianto, Surya Paloh, Suryopratomo, Syafii Maarif, Din Syamsudin, Jusuf Kalla, Yudi Latif, Fajroel Rahman, Ray Rangkuti. Beberapa tokoh yang disebutkan hadir dalam pertemuan itu telah membantah ada pertemuan di Hotel Dharmawangsa. Nah, semua pabaliut diatas adalah gambaran betapa rawannya kondisi politik saat ini. Memang pansus Hak Angket DPR sudah diresmikan dengan Ketua Idrus Marham dari Golkar. Kedua aktivis Bendera akan diperiksa Polisi minggu ini. Presiden sudah menyatakan sumpah kebersihan partai dan tim suksesnya. Tetapi mendadak muncul isu rencana pemanfaatan centurygate. Bagaimana menyikapinya?. Kondisi masyarakat yang terombang-ambing jelas merupakan lahan tersubur untuk menumbuhkan kekacauan. Opini dengan mudah akan dapat dibentuk, kita lihat kini dengan lemparan berita LSM Bendera tentang aliran dana Bank Century, maka secara perlahan tetapi pasti, kredibilitas, popularitas serta citra pemeritah, pejabat serta pimpinan nasional mulai turun. Apabila dibiarkan maka lama-lama rakyat akan dibuat benar-benar percaya bahwa pemerintah serta partai pemerintah telah melakukan korupsi. Kita lihat setting alur beritanya. Semuanya berurutan dalam sebuah rencana semu terselubung dan rapih. Langkah awal, pembentukan opini penonjolan gerakan anti korupsi, dua tokoh KPK dijadikan tokoh, langkah kedua penonjolan Anggodo sebagai bukti buruknya kondisi penegakan hukum, disisi ini presiden digambarkan sebagai pemimpin yang semakin tidak tegas. Langkah ketiga, pengalihan isu Cicak-Buaya ke isu Bank Century,  hak angket anggota dimunculkan, hingga terbentuknya pansus DPR. Kemelut pemilihan Ketua Pansus yang menjadi isu lanjutan. DPR tidak berhasil mendapatkan berita pasti kemana aliran dana sebesar Rp 6,7 Trilyun, PPATK hanya mampu memberikan data aliran sekitar Rp142 Milyar saja. Memang ini sebuah kelemahan atau berlindung dibalik ketatnya aturan. Mendadak muncul berita dari LSM Bendera tentang aliran dana kepada pejabat, tokoh elit pendukung  Demokrat,  Partai Demokrat dan KPU yang jumlahnya trilyunan. Dalam kondisi isu yang menggegerkan istana, pembuat setting mencoba menarik pimpinan nasional masuk ke "killing ground", presiden dalam upaya meng-counter berita Bendera, membuat pernyataan sebanyak tiga kali, diantaranya dengan memberikan sumpah. Dalam kondisi saat ini, masyarakat kurang suka dengan sumpah, sumpah diidentikkan masyarakat dengan sumpah Susno Duadji, dan Kombes Williardi yang dianggap sinis. Presiden kemudian membuat pernyataan tentang rencana peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember yang diindikasikan akan dimanfaatkan untuk gerakan politik. Disisi ini nampaknya pembuat setting mencoba melakukan kompartmentasi antara presiden dengan gerakan anti korupsi yang diberitakan didukung rakyat, keduanya diupayakan berada di dua kutub yang berbeda dan berlawanan. Bisa dibayangkan apabila presiden nantinya dinilai rakyat berseberangan dengan kelompok yang anti korupsi. Nah kemudian masyarakat diisi dengan isu pertemuan serta munculnya dokumen Hotel Dharmawangsa. Disebutkan adanya JK, Prabowo, Din Syamsudin, Surya Paloh dan tokoh Kompak. Tokoh yang disebutkan adalah lawan politik SBY, jadi bisa dianggap masayarakat wajar dan pantas. Jadi itulah alur setting kaitan Bank Century dan kondisi politik. Apakah semua itu perbuatan mereka yang namanya disebutkan? Jelas tidak. Pengungkapan nama-nama hanyalah untuk memperkuat kredibilitas dan tingkat kepantasan psikologis. Dalam sebuah gerakan konspirasi tertutup atau "clandestine," banyak sekali orang yang dilibatkan justru tidak menyadari bahwa mereka menjadi terlibat atau dimanfaatkan. Inilah kehebatan ilmu "conditioning" tingkat tinggi. Semuanya berjalan wajar, apa adanya. Kini apa sebetulnya target yang akan mereka capai? Menjadi tugas badan intelijen resmi kiranya yang bisa menjawabnya. Apakah presiden, wakil presiden atau hanya berupa upaya penciptaan bargaining position ?. Terus bagaimana upaya counter untuk mematahkan gerakan terselubung itu? "Kecepatan "dan "ketegasan," hanya itulah jawabannya. Aliran dana bail out Bank Century harus secepat mungkin dibuka ke masyarakat, "bottle neck" berada disini. Makin lama tekanannya akan semakin besar, jelas tidak baik, bisa menyumbat dan bahkan meledak. Pemeriksaan terhadap penyebar berita aliran dana harus secepatnya dilakukan, karena mereka sumber pengaruh, terlepas benar atau salah, klasifikasinya sangat berbahaya dalam membentuk opini. Segera diumumkan ke masyarakat statusnya. Polisi adalah alat negara, setiap ada laporan pencemaran nama baik pejabat negara sebaiknya segera di proses dengan cepat. Ungkap dengan jujur, seperti kata presiden, resiko ditanggung penumpang.  Kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi tidak perlu dikomentari atau disikapi dengan ungkapan kontra yang berlebihan. Biarkan berjalan apa adanya, hanya para pimpinannya diingatkan agar tidak menjurus kacau dan menghindari penunggangan untuk tujuan politis lainnya. Hingga kini belum ada alasan dimunculkannya sebuah demo keras terhadap pemerintah, mereka baru dalam taraf pematangan kondisi. Penulis agak curiga, nampaknya pembuat setting sudah menggeser target dari wapres ke presiden, apakah begitu?. Media elektronik sebaiknya lebih berhati-hati memberitakan segala sesuatunya, pemberitaan negatif  kepala negara secara terus menerus akan membentuk opini masyarakat. Ataukan mungkin ada "hidden agenda disitu?." Masih banyak yang berada di daerah abu-abu dan perlu diteliti lebih lanjut.  Demikian sedikit apa yang bisa disampaikan, semoga kita semua menjadi lebih berhati-hati, dan waspada, ada upaya mengadu domba nampaknya dan menginginkan keadaan semakin pabaliut. Beberapa tokoh nasional coba dikait-kaitkan agar berhadapan dengan presiden, memang kejam politik itu. PRAYITNO RAMELAN