Selasa petang kabar baik datang. Penggemar sepakbola tentu layak untuk sedikit bergembira atas keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi yang akhirnya menandatangani surat keputusan pencabutan pembekuan PSSI.
Dengan demikian, denyut sepakbola (yang sah) kembali bergolak. Pertandingan demi pertandingan yang berlangsung akan diakui FIFA dan tentu saja yang paling penting adalah Timnas bisa kembali berlaga di kancah dunia.
Penandatanganan SK pencabutan pembekuan ini bukan tanpa dasar. Menurut Menpora pencabutan sanksi ini dilakukan untuk menghormati Mahkamah Konstitusi dan FIFA.
"Ini semata-mata demi menghormati MK (Mahkamah Konstitusi), menghargai komitmen FIFA, seperti yang sudah disuratkan Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno). Surat itu berupa sebuah komitmen besar untuk reformasi sepak bola Indonesia," kata Imam Nahrawi dikutip dari Kompas.com.
Pembekuan ini terjadi selama lebih dari satu tahun sejak April 2015 lalu. Tindakan ini diambil oleh Kemenpora lantaran PSSI dianggap tidak bisa memenuhi kewajiban mereka dalam mengurus dan menyelenggarakan liga. Bahkan kala itu PSSI tidak mengakui hasil rekomendasi BOPI untuk tidak meloloskan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya.
Ketika itu 9 April 2015, Komite Eksekutif (Exco) PSSI telah menyetujui usulan tentang penghentian sementara kompetisi QNB League akibat polemik tentang keikutsertaan Persebaya Surabaya dan Arema Cronus yang tidak lolos syarat verifikasi.
Pada 12 April 2015, seluruh pertandingan QNB League resmi dihentikan sementara oleh PT Liga Indonesia berdasarkan keputusan Exco. Dan kemudian, penghentian ini mulai memakan korban. Persija Jakarta menunggak gaji pemain selama tiga bulan terakhir dengan dalih karena dana sponsor yang tidak turun akibat kompetisi terhenti.
Tidak hanya sampai di situ. Surat pembekuan oleh Kemenpora atas PSSI ini dipandang sebagai intervensi yang tidak bisa dimaklumi. Yang kemudian menghasilkan jatuhnya sanksi FIFA pada Indonesia. FIFA melarang Indonesia mengikuti gelaran pertandingan internasional, alhasil Timnas tidak akan bisa berlaga di kancah dunia.
FIFA sebenarnya saat itu memberikan tenggat waktu hingga 29 Mei 2015 agar polemik sepak bola tanah air bisa diselesaikan. Namun Indonesia tidak bisa memenuhi tuntutan ini.
Tarik ulur sebenarnya sempat terjadi. Bahkan ketika itu Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat memberikan usulan agar Menpora tidak melakukan penghentian liga. Jusuf Kalla menyarankan agar Imam Nahrawi melakukan revisi pada surat keputusannya agar liga tetap bisa berjalan tapi berada dalam pengawasan pemerintah melalui Tim Transisi.
"Kepmen (Keputusan Menteri) itu direvisi, artinya kompetisi jalan tentu dengan PSSI. Kemudian Tim Transisi mendampingi untuk mengevaluasi dan mengawasi persepakbolaan nasional," kata JK, "Jadi bukan hanya PSSI tetapi pesepakbolaan nasional karena banyak hal yg bukan urusan PSSI," dikutip dari CNNIndonesia.