Prabowo Subianto resmi umumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 usai pertemuan para ketua partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Minggu (22/10) di Kertanegara. “….baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik dan Partai Prima yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2004-2009 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju”. Itulah pengumuman resmi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Lantas mengapa sebagian masyarakat menganggap bahwa ini merupakan sebuah politik dinasti?
Sejak diumumkannya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 banyak masyarakat yang menyatakan bahwa ini merupakan politik dinasti dari Presiden Jokowi. Politik dinasti merupakan kekuasaan politik yang dilakukan oleh suatu kelompok yang masih dalam satu ikatan keluarga dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan, pada Senin (16/10/23) sejumlah warga melakukan demonstrasi di depan rumah Wali Kota Solo dengan membawa spanduk yang bertuliskan “KAMI MUAK DENGAN POLITIK DINASTI”.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka pun menghampiri dan mendatangi warga yang melakukan demonstrasi tersebut dan bertanya kepada warga “apa keluhannya?” sontak para warga malah kebingungan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi alasan mereka untuk melakukan demonstrasi dan bahkan menghindar ketika didatangi oleh Wali Kota Solo tersebut. Ada beberapa warga menyatakan bahwa mereka hanya disuruh untuk ikut melakukan aksi demo tersebut, sehingga memberikan pertanyaan baru apakah ada dalang atau pihak yang menjadi penggerak dari demonstrasi warga tersebut.
Melihat dari definisi sederhana arti politik dinasti tersebut membuat kita tidak dapat menyalahkan asumsi dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa dengan dijadikannya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto merupakan langkah awal politik dinasti dari Presiden Jokowi. Asumsi masyarakat inipun didukung lagi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka telah menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait dengan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Namun, seperti yang kita ketahui bersama Indonesia menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis. Dimana seluruh keputusan nantinya akan berada di tangan rakyat. Seperti yang sering kita dengar “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
Begitulah bagaimana seluruh keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 nanti. Sehingga sebenarnya masyarakat tidak perlu menilai bahwa ini merukapan politik dinasti dari Presiden Jokowi. Jika masyarakat merasa muak dengan politik dinasti seperti yang dituliskan pada spanduk saat sejumlah warga tersebut melakukan demonstrasi mereka dapat untuk tidak memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang menurut masyarakat telah melakukan politik dinasti dan itu merupakan hak masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihannya sendiri mengenai siapa yang mereka inginkan untuk menjadi pemimpin mereka pada tahun 2024 nanti. Masyarakat dapat menyimpulkan ini adalah politik dinasti ketika Presiden Jokowi langsung menjadikan putra sulungnya itu, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden yang akan menggantikan jabatannya tanpa melalui proses pemilu.
