KEBIJAKAN AFIRMATIF KEHUTANAN
Kawan yang seorang pengamat kehutanan, bertanya memancing kepada saya, mana yang lebih dahulu, masyarakat yang bermukim disekitar Kaliurang atau penetapan Gunung Merapi sebagai taman nasional (TN).
Sebagai seorang rimbawan, tentu saya harus menjawab dengan hati-hati dan proporsional. Masyarakat yang tinggal dan bermukim di Kaliurang telah ada sejak saya kecil.
Tahun 1966, orangtua pernah mengajak berwisata disana, karena tidak jauh dari tempat tinggal saya dikota Magelang, Jawa Tengah. Jadi perkiraan saya sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, Kaliurang dan penduduknya telah ada sebelumnya.
Lalu kapan TN Gunung Merapi? Ternyata TN Gunung Merapi ditetapkan sejak 4 Mei 2004, Gunung Merapi ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 134/2004.
Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana zonasi zonasi yang ditetapkan selanjutnya. Dimana batas zona inti, zona rimba, zona penyangga dan seterusnya.
Secara leterlek (tersurat) undang-undang no.5/1990 tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, zona inti adalah zona yang steril dari pemukiman dan aktifitas manusia.
Bagaimana kalau Kaliurang dan wisata geologi sungai Gendol masuk dalam zona inti TN, apakah pemukiman harus dikeluarkan dan wisata alam harus dihentikan ? Yang dapat menjawab itu semua adalah Balai TN Gunung Merapi sendiri.
Faktanya hingga 2020, pemukiman dan wisata alam sungai Gendol jalan terus dan tidak terganggu dengan keberadaan TN. Inilah kebijakan afirmatif kehutanan. Kebijakan yang saling menguatkan satu dengan lainnya.
Namun dibelahan pulau lain di Sumatera dan Kalimantan, kebijakan afirmatif kehutanan nampaknya tidak berlaku. Kasus Efendi Buhing, penggiat hutan adat desa Kinipan kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.
Pemerintah daerah Kalteng, melalui Sekretaris Daerahnya (Fahrizal Fitri) tanggal 1 September 2020, memberikan pernyataan tentang Kinipan dan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML).