BANJAR-Kemajuan teknologi informatika mampu merubah peradaban manusia. Peran digital menjelma menjadi kebutuhan pokok setiap detiknya.
Abad 20 ini merupakan revolusi industri ke empat yang disebut dengan era digitalisasi.
Hoax atau informasi bohong menjadi momok menakutkan di Indonesia saat ini. Penyebabnya, akibat dari rendahnya nilai karakter dan moralitas dari para pengguna digital yang memanfaatkan teknologi sebagai senjata masif perubah peradaban manusia.
Dipastikan penyebar Hoax merupakan kejahatan manusia yang harus ditangani bersama.
Bila ini tidak mendapat perhatian dalam penanganan bersama, sudah dapat dibayangkan nasib bangsa Indonesia 10 tahun kemudian.
Generasi bangsa tercekoki dengan kebencian korban dari informasi bohong tersebut. Siapa yang harus bertanggung jawab?
Bahaya Hoax membuat semua pihak sibuk, pemerintah pun terus gencar untuk melawan. Berbagai gerakan anti Hoax terus dikampanyekan. Kepolisian pun terus bergerilya mencari, menangkap para pelaku hoax dan diberikan ganjaran. Tentu ini tidak bisa dengan tangan sendiri, perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam memerangi Hoax.
Memasuki tahun politik dalam Pilkada Serentak 2018, memanfaatkan digital strategi praktis sebagai market politik. Berbagai cara dilakukan dari mulai pencitraan, pengenalan konsep program para kontestan ramai mengisi branda media sosial. Dampaknya sangat positif, yakni memberikan edukasi masyarakat untuk mengenal sosok calon pemimpin mereka.
Akan tetapi, pemanfaatan media sosial diprediksi sebagai alat pelemah untuk saling melawan dan melemahkan antar para kontestan.
Trending politik uang sudah lagi tak dipakai, tetapi politik digital kini ramai digunakan. Potensi masuknya Hoax akan sangat besar. Akibatnya, perpecahan bangsa menjadi ancaman serius.
Forum Jurnalis KPU Kota Banjar. Dok.pribadi
Berawal dari kekhawatiran itulah, Forum Jurnalis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar menggelar diskusi publik. Diskusi yang diikuti oleh lembaga negara, KPU, Panwaslu, Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan TNI, bertajuk "Menolak Hoax Untuk Ciptakan Pilkada Yang Berintegritas, Kondusif dan Demokratis."