Tanggal 8 Maret seluruh dunia memperingati hari perempuan. Hak asasi manusia (HAM) untuk kaum perempuan terus disuarakan. Harapan perlindungan perempuan menjadi program disetiap negara, pun tak terkecuali di Indonesia.
Bertepatan dengan itu, 2018 Indonesia merupakan tahunya politik. Banyak catatan kelam rapot merah tentang penanganan dan perlindungan terhadap masalah perempuan, misalnya di Jawa Barat.
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) Jawa Barat Bersama Organisasi Cipayung mengambil sikap dalam rangka menghadapi Pilkada Gubernur & Wakil Gubernur Juni 2018 mendatang.
Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang menyisakan tanda tanya soal seberapa inklusif sistem politik Indonesia mendorong partisipasi politik perempuan.
Berdasarkan hasil rekapitulasi data resmi Komisi Pemilihan Umum, dari total 574 calon Gubernur dan Bupati di 171 daerah pemilihan yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.
Hanya ada 49 orang perempuan untuk calon Gubernur dan Bupati, dan 53 orang untuk calon Wakil Gubernur dan Wakil Bupati. Hal ini berarti secara keseluruhan jumlah calon perempuan hanya 8,6 persen.
Angka ini lebih meningkat dari pilkada serentak 2015 yakni 7,9 persen dan pilkada serentak 2017 tercatat hanya 7,1 persen calon perempuan namun masih belum signifikan dan mampu menempatkan perempuan pada posisi yang menggembirakan.
Dari 34 provinsi, tidak satupun Gubernur perempuan yang sedang menjabat. Sedangkan dilihat dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan berlaga di juni mendatang, dari 58 pasangan hanya ada 2 calon Gubernur dan 5 calon Wakil Gubernur.
Angka tersebut tentu bukan hal yang menggembirakan ditengah semangat meletakan partisipasi perempuan sebagai arus politik modern dan menjadi salah satu bentuk kesetaraan gender. PBB misalnya, menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari 17 sustainable development goals (target pembangunan berkelanjutan) yang disepakati secara universal.
Salah satu indikator kesetaraan gender adalah persamaan kesempatan sekaligus persamaan representasi politik kaum perempuan.
Kehadiran perempuan di politik tentu dapat membuat isu-isu sosial khususnya perempuan dan anak dapat makin menjadi prioritas. Namun hal ini juga tidak mutlak terjadi jika perempuan yang terpilih tidak memiliki perspektif gender.