[caption id="attachment_102234" align="aligncenter" width="400" caption="Sumber: Google"][/caption]
"Prestasi Yes, Jujur Harus" slogan ini masih terus didengungkan bahkan menjelang pelaksanaan UN tahun ini. Sebuah harapan yang besar tersirat dari slogan ini: "Prestasi tanpa Kejujuran adalah sia-sia". Dari tahun ke tahun UN menjadi momok yang paling menakutkan, baik bagi pihak siswa maupun pihak sekolah. Hal secara tidak langsung yang "memaksa" siswa dan pihak sekolah untuk berpikir keras bagaimana menghasilkan "ide-ide kreatif" untuk menaklukkan UN. "Ide-ide" inilah yang menjadi sumber kecurangan yang terjadi di setiap pelaksanaan UN.
Adanya kecurangan daam pelaksanaan UN merupakan fenomena tersendiri di setiap pelaksanaan UN, tidak terkecuali tahun ini, saat sistem pelaksanaan dan penilaian hasil UN telah mengalami revisi. Hal ini yang akhirnya diantisipasi pemerintah dengan menerapkan beberapa metode baru seperti: (dari berbagai sumber)
1. Kode Rahasia di Setiap Lembar Soal
Kode itu adalah kode rahasia yang hanya diketahui oleh Kemdiknas, pengawas dan percetakan, sehingga apakah soal itu berasal dari orang lain dengan bisnis sesaat dan disebarkan seakan-akan bahwa itu bocoran soal, maka untuk mengetahuinya mudah, yakni dengan melihat kode khusus/rahasia itu. Dari kode ini bisa dibedakan apakah soal yang tersebar itu asli atau palsu, Metode ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran soal UN.
2. 5 Paket Soal untuk Setiap Mata Pelajaran
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini, setiap mata pelajaran terdiri atas lima jenis soal yang berbeda untuk meminimalkan kecurangan, tidak seperti tahun lalu yang hanya menggunakan dua jenis soal.
3. Sistem Keamanan Percetakan dan Distribusi Soal Ditingkatkan.
Salah satu aspek yang juga tidak luput dari perhatian Kemdiknas ialah distribusi logistik dari percetakan ke rayon yang sangat memungkinkan terjadinya kebocoran. Untuk itu dilakukan antisipasi pengamanan terhadap 3 titik rawan yang meliputi:
- Tempat percetakan
- Distribusi dari percetakan ke rayon
- Titik di rayon sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Ini juga menjadi titik yang rawan.
4. Sistem Pengawasan UN
Pelaksanaan ujian nasional tahun 2011 tetap menggunakan sistem pengawasan silang. Guru di suatu sekolah tidak diperkenankan menjadi pengawas di sekolahnya sendiri, tetapi harus menjadi pengawas di sekolah lain. Pengawasan pelaksananan UN SMA/MA/SMK bekerjasama dengan perguruan tinggi yang bertanggung jawab di tiap Provinsi dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sedangkan untuk SMP/MTs dan tingkat SD hanya melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing daerah.
5. Sanksi Terhadap Pelaku Kecurangan
Ada beberapa titik-titik kecurangan dalam UN yang diperketat oleh Mendiknas diantaranya:
*Siswa:
Modus: Menyontek, kerjasama dengan pihak lain
Sanksi: Nilai akan dihapus
*Pihak Sekolah
Modus: Mendongkrak nilai ujian sekolah
Sanksi: Nilai ujian sekolah tidak akan dipakai, kelulusan siswa 100 persen berdasar nilai UN
*Lembaga Bimbingan Belajar
Modus: Melobi percetakan untuk mendapatkan bocoran soal
Sanksi: Terbukti, akan diproses secara hukum
Sistem yang baru dengan metode-metode yang sudah tersusun apik ini, pastinya tidak lahir begitu saja, butuh pemikiran ekstra untuk akhirnya bisa menghasilkan metode-metode ini, termasuk dalam pelaksanaannya. Sebuah harapan besar bahwa sistem pelaksanaan UN yang baru ini bisa menjadi terobosan baru demi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
Hhhhmmmmmmmmm... sepertinya sistem baru ini sudah sangat komplit untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam UN tahun ini. Namun sehebat apapun metode yang diterapkan untuk mencegah kecurangan-kecurangan dalam UN, semuanya dikembalikan kepada pihak yang terlibat di dalamnya. Apakah sungguh-sungguh merindukan pelaksanaan UN yang jujur? Ataukah ini hanya sekedar sistem yang dibuat untuk akhirnya dilanggar atau diberi kompensasi dibeberapa titik dengan berbagai alasan yang dikemas sedemikian rupa sehingga terdengar sangat "manusiawi"???
"Prestasi Yes, Jujur Harus"
Apakah hanya untuk mengejar prestasi "Kelulusan 100%", kejujuran akhirnya tidak lagi menjadi sebuah keharusan? Prestasi seperti apa yang patut dibanggakan bila akhirnya itu diraih tanpa sebuah kejujuran?
"Prestasi Yes, Jujur Harus" Apakah Hanya Sekedar Slogan??
Secara sederhana mari berpikir: bila untuk bidang pendidikan saja (yang notabene merupakan wahana untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa) kejujuran bukan merupakan suatu keharusan, maka jelas sudah kira-kira akan seperti apa gambaran generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin bangsa ini.
SUKSESKAN UN 2011!! JAYALAH PENDIDIKAN INDONESIA!!
"PRESTASI YES, JUJUR HARUS!!"