Akal Bulus Hadi Purnomo

Kasus pajak BCA luput dari perhatian publik ditelan hingar-bingar Pilpres, kendati Hadi Purnomo bekas Dirjen Pajak sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Hadi Purnomo menjabat Dirjen Pajak sejak tahun 2001 era pemerintahan Gus Dur. Rahasia umum di internal kementerian keuangan bahwa Hadi purnomo maestro pat-gulipat urusan perpajakan, namun tak seorang pun berani menyentuhnya. Baru ketika Menteri Keuangan dipegang Sri Mulyani, ia dipecat tidak ada ampun lagi.

Menelisik kasus pajak BCA memang mengundang tanya besar. BCA mengalami kesulitan likuiditas akibat krisis moneter 1997/1998 dan diambil alih BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) melalui skema BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Setelah BCA pulih BPPN menjualnya dengan harga sangat murah. Kini pemegang saham mayoritas BCA adalah Robert Budi Hartono aliasOei Hwie Tjhong yang juga pemilik Grup Djarum.

BCA pada tanggal 17 Juli 2003 ajukan surat keberatan pajak senilai Rp 5,7 triliun, tetapi jawaban Direktur Pajak dan Penghasilan berdasarkan kajian menolak keberatan BCA. Anehnya, Hadi purnomo Dirjen Pajak saat itu justru menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas keberatan pajak yang diajukan BCA. Disinyalir pat-gulipat ini konsesi karena Megawati membutuhkan biaya kampanye untuk Pilpres 2004. Publik pun tambah miris orang yang dinilai menyalahgunakan kewenangan hingga Sri Mulyani memecatnya, Hadi Purnomo didukung PDIP terpilih jadi Ketua BPK periode 2009-2014.

Kalau kita jeli LSM Bendera keluarkan nama-nama penerima aliran dana Bank Century tidak lepas dari akal bulus Hadi Purnomo. Minimal ada dua kepentingan ia mengangkat kasus bailout Bank Century yang dianggapnya bermasalah, yaitu pertama Hadi Purnomo bisa melampiaskan dendam pribadi kepada Sri Mulyani. Kedua tentu punya legitimasi kuat untuk mengamankan pat-gulipat Hadi Purnomo bersama politisi korup, mengingat hanya Sri Mulyani yang tidak bisa kompromi. Sri Mulyani seorang yang tegas, jujur, dan taat aturan menyulitkan para pengemplang pajak.

Dendam Hadi Purnomo beririsan kepentingan dengan Jusuf Kalla yang juga memiliki dendam sama kepada Sri Mulyani dan Boediono. Beberapa proyek yang terindikasi korupsi seperti pembelian helikopter, proyek jalan Tol trans Jawa, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Semua proyek yang melibatkan perusahaan Grup Kalla ini dapat sorotan tajam membuat Jusuf Kalla gagal meraih ambisi mendampingi SBY untuk kedua kalinya.

Pasca dipecat Sri Mulyani tahun 2006 yang dilupakan ternyata Hadi Purnomo masuk dalam jajaran Direktur BIN (Badan Intelijen Negara). Kaitan dengan LSM Bendera tampak ada korelasinya, desas-desus dikalangan aktivis ’98 Mustar Bonaventura anak buah Adian Napitupulu pentolan Forkot adalah binaan tokoh intelijen orde baru Hendropriyono. Karenanya, momentum Pilpres 2014 bukan hal yang aneh mereka satu barisan mendukung Jokowi-JK. Duet maut Hendropriyono dan Jusuf Kalla didukung media masa mainstream berhasil kelabui awam demi menutupi kebokbrokan dan kerakusan. KPK pun sebuah lembaga adhoc produk reformasi yang menjadi tumpuan keadilan ada dalam ketiaknya.