Sambil menunggu pelantiknya menjadi Presiden ke-7 RI, Jokowi bersama tim transisinya blusukan ke sejumlah kantor kementerian pemerintahan era Presiden SBY.
Sejumlah temuan tim transisi yang dipimpin Hasto Kristiyanto antara lain : 1).RAPBN 2015 yang disusun pemerintahan SBY mengganggarkan rapat kementerian Rp 18 triliun, 2). Dalam pagu APBN-P 2014, ada lelang mobil dinas senilai Rp 104,4 miliar. Penggantian mobil dinas dilakukan setiap lima tahun sekali. Jika SBY dua periode memimpin, dua kali pula lelang mobil dinas digelar. Nilainya melonjak setiap kali lelang dilakukan.
Mendapati temuan demikian, Presiden Terpilih Jokowi terkejut. Angka Rp 18 triliun untuk anggaran rapat kementerian terlalu tinggi.
"Hal seperti itu memang harus diefisiensikan, apalagi cash flow kita ini dalam kondisi berat. Harus detail sehingga penggunaannya logis atau tidak, nalar atau tidak," ujar Jokowi seperti dikutip dari kompas.com (12/9/2014).
Sementara soal mobil dinas baru yang akan disediakan oleh negara melalui Kemensesneg era pemerintahan SBY, Presiden Terpilih Jokowi menolak tegas.
“Itu sangat jelas ketika Pak Jokowi ditanya kebijakan pengadaan mobil baru tersebut. Pak Jokowi memberi jawaban yang sangat tegas, bahwa dalam situasi yang seperti sekarang ini, memang mobil itu belum diperlukan,” kata Hasto.
Mendengar khabar penolakan Jokowi, Mensesneg Sudi Silalahi menegaskan bahwa pemesanan mobil baru tersebut adalah kewajiban kementeriannya yang sudah harus dilaksanakan.
"Menolak, ya silakan ini kan kewajiban kita karena anggarannya itu sudah bersama DPR dibahas. Kemudian itu kita ya jelas semuanya, ada dipanya ada anggarannya, tentu kita berkewajiban untuk menggunakan anggaran itu," ujar Sudi di Jakarta, Selasa (9/9).
Seperti dilansir jppn.com, Sudi mengusulkan agar mobil dinas menteri dan pejabat setingkat menteri yang lama dilelang. Sebab mobil Kepresidenan dan menteri yang baru sudah telanjur dipesan. Pengadaan itu, tegasnya, tidak bisa dibatalkan.
Merasa gatal mendengar khabar silang sengkarut demikian, Presiden SBY pun segera menjawab dengan mengeluarkan sejumlah intruksi. Antara lain memberi kebebasan Jokowi sebagai presiden baru untuk memakai pejabat-pejabat lama terutama eselon satu, jajaran TNI/Polri. Bahkan SBY berani membatalkan kontrak Mercedes benz yg telah diteken Sudi, agar menterinya Jokowi bisa tetap pakai mercy bekasnya. Dan kalau perlu, peralatan makan minum istana yg konon telah terlanjur masuk bursa lelang 5 tahunan, dibatalkan karena Presiden baru Jokowi menolak semua fasiltas anyar yang disediakan SBY.
Episode selanjutnya, gebrakan Jokowi dengan tim transisinya ini mudah-mudahan tak hanya mensukseskan program pro rakyat. Namun bakalan bikin Abraham Samad amsiong karena semakin jarang kumpul sama keluarga.