Memasuki tahun 2015, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta adanya penambahan komponen hidup layak (KHL) dalam penghitungan Upah Minimum Provinsi 2014. Seperti dilansir kompas.com, jika tahun lalu Dewan Pengupahan DKI Jakarta hanya menentukan 60 KHL. Kini mereka menuntut ada penambahan menjadi 84 komponen sebelum penetapan UMP 2014 pada akhir Oktober ini.
Tuntutan buruh untuk menambah KHL antara lain :
Sektor sandang (penambahan 10 item): jaket kulit sintetis (1 ptg/tahun), baju tidur setara katun (6 ptg/tahun), sandal semidinas kulit (2 psg/tahun), tas kerja ukuran sedang (1 bh/tahun), sapu tangan (6 bh/tahun), dompet kulit (1 bh/tahun), jam tangan, jam dinding, payung, dan topi (masing-masing 1 unit/ tahun).
Di sektor perumahan (12 item): dispenser (1unit/ tiga tahun), mesin cuci (1 unit/tiga tahun), sapu lidi dan sapu ijuk (2 ikt/per tahun), talenan plastik (1 bh/dua tahun), tikar (2 lbr/dua tahun) dan gunting stainless (1unit/tahun).
Di sektor pendidikan (penambahan 1 komponen): televisi minimal ukuran 19 inci (1 unit/ tiga tahun).
Di sektor kesehatan (penciutan komponen): yang semula ada komponen sisir dan deodorant (1sisir/tahun), kini komponen itu diciutkan pada sarana kesehatan, bersama penambahan subkomponen lain seperti gunting kuku, cotton bud, parfum, lipstik, hand and body lotion dan pembersih muka. Dua komponen itu diganti dengan satu komponen suplemen kesehatan.
Di sektor transportasi dan kemasyarakatan (penambahan 2 komponen): handphone minimal (1unit + pulsa yang belum ditentukan besarannya). Selain itu, ada penambahan komponen kegiatan kemasyarakatan mencakup iuran keamanan, iuran sampah, dana sosial, dan iuran RT yang perlu dibayarkan tiap tahun.
Terakhir, sektor rekreasi dan tabungan (tak ada penambahan komponen): namun, besaran untuk komponen tabungan naik dari 2% per tahun menjadi 3% tahun ini, dihitung dari total 84 komponen yang diajukan buruh sebagai komponen hidup layak 2014.
Dengan penghitungan KHL versi buruh itu dan diklaim mengacu pada nilai regresi BPS ini, maka harusnya buruh bisa bergaji Rp.3 jutaan. Jelas, angka ini jauh lebih tinggi dari yang telah disepakati Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, sebesar Rp 2,29 juta.
Menyimak KHL versi buruh, negara seharusnya mendukung. Karena KHL yang diajukan buruh, sejatinya cermin kualitas bangsa dan kekuatan negara. Kalau perlu, pemerintah menyusun kebijakan baru dengan membuat Komponen Hidup Mewah (KHM), dengan menambahkan komponen sektor rekreasi ke Eropa atau Amerika setahun sekali. Dan, berobat ke Singapura serta naik haji, atau minimal umrah ke tanah suci.
Publik percaya, standard kemewahan mantan-mantan presiden RI sebelumnya, tentu beda dengan cara hidup mewah Presiden Jokowi.