Tanah Papua Untuk Indonesia - Ada maksud dan tujuan besar setiap pemimpin sah di Republik ini, katakan Presiden RI, mengesahkan UU IKN bersama Parlemen untuk menjamin keberlangsungan Ideologi Indonesia Sentris, dimana negeri ini menjadi milik semua warga Indonesia seutuhnya..
Menarik kembali UU IKN dan membatalkannya, akan menyakiti hati dan perasaan saudara kita sebangsa dan setanah air di wilayah Timur.. Sebab, 78 Tahun usia kemerdekaan Republik ini, telah menjadikan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Megapolitan yang megah dan tak tertandingi pembangunannya..
Istana negara di Jakarta (jalan medan merdeka utara), istana Bogor dan Istana Jogjakarta, tidak kehilangan nilainya sebagai Istana Kepresidenan, ketika Ibu Kota Negara Nusantara yang baru di resmikan di Wilayah Kalimantan.. Ini hanyalah bagian dari penambahan satu titik Pusat Pelayanan Pemerintahan Seorang Presiden untuk dapat menjangkau lebih luas pelayanan pembangunan Indonesia di Wilayah Timur dan menjamin keseimbangan pembangunan itu dengan wilayah Barat..
Sungguh naif dan kerdil pikiran orang orang yang menuduh Presiden Jokowi dengan narasi yang menyesatkan, akibat pemindahan Ibu Kota IKN di Kalimantan.. Bahkan seorang Jokowi sendiri yang nantinya akan pensiun dari Jabatannya, telah menyatakan diri akan pulang kampung ke daerah asalnya di Solo.. Niat baik Presiden Jokowi menginisiasi pemindahan Ibu Kota Negara di IKN semata mata memikirkan proses jangka panjang integrasi wilayah Indonesia yang harus bersatu, dan tidak lagi dibatasi oleh sekat sekat kewilayahan dalam arti yang lebih sempit..
Memainkan retorika penolakan IKN, oleh sekelompok elit yang tengah menarik simpati pendukung dalam pemilu, bukanlah langkah yang bijak, sebab hal ini merupakan permainan ide yang sangat berbahaya, sebab, ide penolakan ini akan melahirkan sentimen Timur dan Barat, yang justru tidak harus ada di usia Indonesia yang hampir akan menyempurnakan usia kemedekaannya ke 100 tahun, di 2045 mendatang..
Pada masa awal kemerdekaan, dimasa revolusi dan menghadapi agresi militer belanda 1 dan 2, Ibu Kota Pemerintahan juga pernah pindah ke Bukit Tinggi Sumatera Barat dan juga pernah pindah ke Wilayah Kesultanan Jogjakarta.. Pada masa itu, seluruh founding fathers pemimpin negara, para pejuang, panglima besar Jenderal Sudirman, tidak pernah berpolemik, berseteru, apalagi menyatakan sikap penolakannya terhadap pemindahan ibu kota pemerintahan saat itu..
Sebab, bagi para pendiri bangsa ini dimasa revolusi, nasionalisme mereka telah final terhadap negara ini..
Sungguh merupakan ironi, yang menandai dekadensi nasionalisme yang buruk, ketika anak baru kemarin, dimana mereka memperoleh manfaat "bonus pendidikan, bonus kesempatan, bonus jabatan dan bonus kekayaan" telah menerima banyak jasa-jasa para pendiri Republik sebelumnya, telah merasa diri paling pintar dan benar, berusaha mempertontonkan perlawanan terhadap pemindahan Ibu Kota IKN yang telah menjadi kesepakatan Politik Parlemen dan Lembaga Kepresidenan yang sah..
Dimasa mendatang, Presiden tidak akan kehilangan Istananya di Medan Merdeka Utara Jakarta, juga tidak kehilangan istananya di Bogor, dan tetap akan memiliki istananya di Daerah Istimewa Jogjakarta..
Kekhawatiran terbesar kita adalah hadirnya isu penolakan IKN ini justru menjadi agenda penyusupan ideologi "devide et impera", berusaha menyusupi pikiran anak bangsa yang mudah terpancing, dan pada gilirannya menjadikan ajang pemilu sebagai tempat untuk mengaduk-aduk sentimen kedaerahan, yang mana dulunya kelompok ini juga yang berhasil menarik isu isu sentimen agama kedalam politik di Jakarta..