Sejak hari Rabu 25 April 2018 lalu ada kegiatan pemasangan pipa gas oleh PT Pertamina Gas yang melewati jalan Pangeran Ayin sepanjang 176 kilometer Dan kebetulan melewati tempat praktek Saya dan istri.
Awalnya kami terkejut plang nama praktek kami berdua tanpa permisi dirobohkan berikut pagar di depan ruko. Menurut surat edaran dari PT ini, semua kerusakan nantinya akan diperbaiki, tetapi beberapa ruko yang akan terkena dampak aktifitas ini mempertanyakan halaman ruko yang biasa menjadi tempat parkir pelanggan atau pasien sekarang dipenuhi barang-barang konstruksi, parkir truk serta alat berat ditambah menjadi becek sekali.
Oh, ya. Bisingnya aktifitas traktor dan mesin-mesin juga mengganggu istirahat masyarakat dan membuat pasien kurang nyaman.
Alat berat dan material di parkiran kami (dok. Pri.)
Sebagai perusahaan besar milik negara yang sudah memiliki program besar pemasangan pipa ini seharusnya bagian humasnya lebih memperhatikan dampak aktifitasnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang menjadi korban. Sebagian besar tetangga sekitar mengeluhkan pelangannya ragu-ragu datang, untuk parkirpun takut terkena truk dan alat-alat berat yang lalu lalang atau parkir di halaman kami dan kabarnya kegiatan ini berlangsung cukup lama bisa mingguan bahkan bulanan, karena informasi yang ada hanya selembar surat pada RW.Surat pemberitahuan (dok. Pri.)
Pertanyaan saya, apakah karena PT Pertamina Gas punyanya pemerintah, standar kerjanya dan proses negosiasinya ke masyarakat yang terkena dampaknya hanya sesederhana itu cukup dengan sehelai surat ke RW?Lalu apakah Kompasianer sekalian pernah berurusan dengan aktifitas BUMN seperti ini?
Sumbang sarannya ditunggu.
Dari FB Kompal