'DP' Rumah Murah 0 Rupiah Sangat Mungkin, Kalau Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih Sangat Dermawan

Ide DP 0 rupiah untuk rumah bagi warga kota yang kurang mampu dan belum ada rumah yang katanya bukan DP 0% sekarang jadi perguncingan hangat pendukung dan lawan politik mereka. Seolah-olah wacana inilah pukulan telak yang tidak bisa dijelaskan oleh si pengusul program walaupun timses yakin itu dapat dilaksanakan.

Banyak yang menyerang wacana ini bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia, banyak yang mengatakan tidak masuk akal menurut hitung-hitungan pengembang dan banyak pula yang menilai program ini tentunya akan membebani APBD dan DPRD belum tentu setuju.

Namun jika ditelusuri lebih jauh, masih ada peluang program ini berjalan tanpa harus menabrak aturan BI dan tanpa harus berdebat habis-habisan dengan DPRD, bila melihat motivasi gubernur atau wakil gubernur (bila terpilih) yang sangat mencintai warganya. Semua harus mengerti bahwa kalau terpilih, wagub yang membuat wacana tersebut harta kekayaannya 'konon' di kisaran 3 trilyun rupiah. Sepertinya beliau berani 'pasang badan' untuk wacana-wacana dan program-program yang mereka sampaikan saat kampanye.

Hitung-hitungannya, bila harta si wagub yang 3 trilyun itu disumbangkan untuk DP rumah bagi warganya, bila 1 rumah 300 juta saja, dan dp 10% diberikan pada pengembang dari kantong si cagub, maka uang 3 trilyun tabungan beliau akan mampu menjamin setidaknya 100 ribu rumah atau apartemen atau kos-kosan. Nah, cara memilih mana warga yang berhak mendapatkan sumbangan dari wagub ini, akan ditentukan oleh beliau sendiri, karena itu kan uangnya.

Karena makna 'pasang badan' atas komitmen yang dikampanyekan adalah semacam sumpah yang sulit ditarik kembali dan memang ada kesan si 'pemasang badan' sudah siap menyumbangkan seluruh hartanya demi rakyat yang dicintainya.

Jadi, polemik DP 0 rupiah atau 0 % sebenarnya bukan masalah lagi, kalau si pembuat program sanggup mendermakan seluruh hartanya demi warga kota yang dicintainya.